Radarbadung.jawapos.com– Rencana pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi hingga saat ini belum jelas kepastiannya.
Kondisi ini pun membuat masyarakat yang terdampak pembebasan lahan tol yang melintasi tiga kabupaten yakni Jembrana, Tabanan dan Badung dibuat resah.
Sebelumnya sejumlah masyarakat dan Forum Perbekel Terdampak Tol di Tabanan mengeluhkan tidak adanya realisasi pelaksanaan jalan tol, pada Rabu (10/12). Pertemuan berlangsung di balai pertemuan Desa Antosari, Selemadeg Barat Tabanan.
Warga yang lahannya terdampak tol sudah lelah dengan janji-jani pemerintah, pasalnya sudah tidak ada kepastian. Apalagi lahan dan rumah mereka sudah terpatok dan diukur.
Menyikapi keluhan dan pertanyaan masyarakat pemilik lahan yang terdampak, mendapat perhatian dari anggota DPR RI, I Nyoman Adi Wiryatama asal Tabanan.
Politisi yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Bali ini menyebutkan bahwa ada kemungkinan pembangunan tol itu akan ditender ulang.
“Informasi terakhir dari Komisi V (DPR RI), itu (Tol Gilimanuk-Mengwi) akan ditender ulang di 2026,” ucap Adi Wiryatama, pada Jumat (12/12).
Sebagai informasi awal ini masih perlu dipastikan kembali ke jajaran pimpinan Komisi V. Sebab, ia sendiri ada di Komisi IV yang membidangi pertanian.
“Nanti setelah reses, mungkin awal tahun (2026) kami bersama teman-teman (anggota DPR RI) dari Bali bertanya kelangsungan proyek itu (ke pimpinan Komisi V),” sebutnya.
Ia tak menampik ketidakpastian pelaksanaan proyek Tol Gilimanuk-Mengwi itu menjadi bahan keresahan masyarakat. Utamanya pemilik lahan terdampak. Sebab, lahan mereka sudah diblok atau dipasangi patok.
“Mesti ada hitam di atas putih dan Pemerintah Pusat juga harus memberikan keputusan tegas. Agar masyarakat yang terdampak tidak resah," jelasnya.
Adi Wiryatama menambahkan ia bersama anggota DPR RI dari Bali lainnya akan tetap mengawal kelangsungan proyek tol Gilimanuk-Mengwi kepada Pemerintah Pusat.
“Karena itu sudah menjadi harapan agar Bali Barat dan Bali Tengah tidak macet. Terakhir bertemu Gubernur Bali katanya on progress. Tapi, sejauh ini kami belum bertemu lagi,” katanya.
Saat reses nanti ia akan mencoba memperkuat sikap dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali agar bisa memperjuangkan pelaksanaan pembangunan tol tersebut.
“Karena tanah masyarakat sudah diblok. Informasi sudah ramai dimedia soal jalan tol ini,” pungkasnya.***
Editor : Donny Tabelak