Radarbadung.jawapos.com- Pelayanan publik di Desa Sudaji kini dilaksanakan dengan sistem Work From Home (WFH).
Langkah ini diambil, agar urusan yang berkaitan dengan masyarakat tetap berjalan, meskipun Kantor Perbekel Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng masih tersegel.
Kantor tersebut disegel masyarakat pada Selasa lalu (16/12) sekitar pukul 13.00 Wita, buntut dari ketidakpuasan massa yang tidak mendapatkan jawaban jelas dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng, perihal tindak lanjut laporan kasus dugaan korupsi yang menyeret Perbekel I Made Ngurah Fajar Kurniawan.
Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama dengan Pemerintah Kecamatan Sawan, menjalankan skema pelayanan alternatif agar aktivitas administrasi warga tidak terhenti, meski kantor desa masih tersegel.
”Untuk pelayanan masyarakat masih tetap jalan seperti biasa, melalui kepala dusun masing-masing secara internal, secara berjenjang. Sementara ini pelayanan dilakukan dari rumah atau work from home,” ujar Camat Sawan, I Ketut Cantyana dikonfirmasi pada Kamis (18/12).
Sebagai pimpinan setingkat lebih tinggi, Camat Cantyana mengaku belum berani melakukan langkah negosiasi, untuk membuka segel. Namun pihaknya tetap memantau dinamika yang berkembang di lapangan.
Situasi keamanan di Desa Sudaji, apalagi pasca penyegelan, masih mendapat atensi pengamanan dari Polres Buleleng.
Personel tetap dikerahkan, untuk memastikan kondusifitas dan mencegah munculnya potensi konflik baru di tengah masyarakat.
Guna meredam dan mencegah menjadi konflik besar, kepolisian terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk mencari solusi terbaik. Sehingga persoalan yang terjadi di Desa Sudaji dapat segera diselesaikan.
”Untuk personel khususnya bagian keamanan, intel, dan dari Polsek Sawan sekitar sepuluh orang, termasuk bhabinkamtibmas. Pengamanan selama 24 jam,” ujar Kapolres Buleleng, AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi.
Sementara itu, Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra menegaskan akan memediasi pihak-pihak yang bersengketa di Desa Sudaji.
Apalagi permasalahan di sana yang berkaitan dengan dugaan korupsi yang dilakukan perbekel, sampai membuat masyarakat menyegel kantor perbekel.
Pihaknya meminta agar tercipta rasa saling menghargai, serta tidak memaksakan untuk menghukum seseorang yang belum tentu kesalahannya. Karena bila dipaksakan, maka dapat terjadi benturan yang berujung keributan.
”Rencana mediasi dalam waktu dekat. Pokoknya semua yang terlibat akan dipanggil. Yang dimediasi semuanya juga, baik masalah maupun penyegelan kantor,” kata Sutjidra.
Meski belum dapat memastikan pembukaan segel di Kantor Perbekel Desa Sudaji, tetapi Sutjidra menjamin pelayanan publik di sana berjalan sebagaimana biasa. Sehingga masyarakat tidak kesulitan mendapatkan hak dan kewajibannya.
Bupati Buleleng itu juga menyesalkan aksi massa yang menyegel Kantor Perbekel Desa Sudaji. Sebab bangunan itu peruntukannya untuk fasilitas umum, bukan untuk pribadi seseorang.
”Ya seharusnya tidak terjadi seperti itu (penyegelan kantor perbekel). Kalau fasilitas umum ditutup, kan yang rugi masyarakat. Jadi boleh panas, tapi untuk fasilitas umum jangan dirusak, jangan ditutup,” tandasnya.***
Editor : Donny Tabelak