Radarbadung.jawapos.com– Program pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digalakkan pemerintah menghadapi tantangan serius di berbagai daerah di Bali, mulai dari Tabanan, Buleleng, hingga Karangasem.
Kendala utama yang kerap muncul adalah keterbatasan lahan yang layak digunakan untuk pembangunan.
Hal ini juga dialami oleh Desa Wisma Kertha, Kecamatan Sidemen, Karangasem.
Bendesa Adat Wangsean, I Nyoman Desi, mengungkapkan bahwa hingga saat ini desanya tidak memiliki aset lahan milik provinsi yang bisa langsung dimanfaatkan.
Satu-satunya tanah desa yang tersedia seluas 7 are pun tidak memiliki akses jalan, sehingga tidak memungkinkan untuk dibangun gerai koperasi.
Bahkan opsi tukar guling pun tidak dapat dilakukan karena luas tanah yang tidak seimbang.
“Kebutuhan lahan untuk KDMP itu sekitar 10 are, dengan ukuran bangunan 20 x 30 meter ditambah area parkir. Sampai sekarang belum ada lahan yang memenuhi syarat tersebut,” jelasnya.
Melihat kondisi tersebut, pihak desa adat telah menyiapkan solusi alternatif.
Mereka menawarkan lahan milik desa adat yang saat ini ditempati oleh gedung SD Negeri 1 dengan luas mencapai 12 are.
Lahan ini dinilai sangat strategis dan memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan koperasi.
Namun, untuk mewujudkannya diperlukan penggabungan dua sekolah dasar yang ada di wilayah tersebut.
“Kami usulkan SD Negeri 1 digabung dengan SD Negeri 3. Jarak keduanya hanya sekitar 500 meter saja, dan jumlah muridnya juga sangat sedikit. Di SD 1 saja, dalam lima tahun terakhir jumlah siswanya tidak sampai 10 orang,” terangnya.
Menurutnya, penggabungan ini sangat realistis dan tidak akan mengganggu proses belajar mengajar.
Justru dengan digabung, fasilitas pendidikan bisa lebih terpusat dan dikelola lebih optimal.
Selain untuk koperasi, di lokasi tersebut juga masih tersedia lahan tambahan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan pasar desa nantinya.
Sayangnya, usulan ini belum mendapatkan restu dari Pemerintah Kabupaten Karangasem.
Menurut informasi yang diterima, Bupati Karangasem belum bersedia melepas aset sekolah tersebut dengan pertimbangan antisipasi pertumbuhan penduduk di masa mendatang.
“Padahal faktanya, tren di sini justru banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya ke kota. Jadi penggunaan gedung sekolah saat ini sudah tidak maksimal. Jika dialihkan untuk KDMP, dampaknya akan lebih besar bagi perekonomian dan kemajuan masyarakat,” ujar Desi.
Ia menegaskan bahwa pihak desa adat sepenuhnya mendukung program pemerintah.
“Kami siap memberikan lahan jika memang dibutuhkan. Tidak ada kepentingan lain, semua ini semata-mata untuk kemajuan dan kesejahteraan warga desa,” pungkasnya.***
Editor : Donny Tabelak