Radarbadung.jawapos.com– Wacana pemerintah pusat mendirikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Keuangan di Bali mendapat tanggapan kritis dari Ketua DPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bali, Agus Bagus Pratiksa Linggih.
Pria yang juga menjabat sebagai anggota dewan ini mempertimbangkan kembali rencana penentuan lokasi pembangunan tersebut.
Menurutnya, pembangunan KEK Keuangan sebaiknya tidak lagi ditempatkan di kawasan Bali Selatan.
Alasan utamanya adalah kondisi wilayah tersebut yang semakin padat dan penuh sesak dengan berbagai pembangunan infrastruktur maupun fasilitas.
“Tentunya saya menyambut positif rencana tersebut, namun saya kurang setuju dengan lokasi yang direncanakan, mengingat tempatnya lagi-lagi di kawasan Selatan,” ujarnya saat ditemui di Denpasar, Sabtu (16/5).
Ia menjelaskan, kehadiran pemerintah di Bali seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, bukan justru memperparah ketimpangan yang sudah ada.
Saat ini, Bali Selatan sudah menjadi pusat utama pariwisata, di mana hampir seluruh fasilitas serta sarana prasarana penunjang ekonomi dan wisata terpusat di wilayah tersebut.
“Justru pemerintah seharusnya hadir untuk pemerataan di Bali, bukan malah membuat ketimpangan yang ada semakin lebar,” tegas pria yang akrab disapa Ajus ini.
Ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan penentuan lokasi agar pembangunan KEK Keuangan benar-benar memberikan dampak positif yang merata bagi seluruh wilayah Bali.
“Jadi, saya berharap jika pemerintah pusat memutuskan membangun KEK Keuangan di Bali, pembangunannya dilaksanakan di daerah lain selain Bali Selatan,” tambahnya.
Menurut Ajus, lokasi yang paling tepat dan strategis untuk pembangunan tersebut adalah di wilayah Buleleng atau Karangasem.
Pemilihan kedua kabupaten ini bukan tanpa alasan, melainkan semata-mata demi mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan di Pulau Dewata.
“Jika boleh memberikan masukan, menurut saya lokasi yang paling tepat ada di antara Buleleng atau Karangasem,” tandasnya.***