Radarbadung.jawapos.com– Fenomena pemasangan spanduk berisi dukungan maupun kritik terhadap proyek pembangunan trotoar di Jalan Raya Campuhan, Ubud, mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Gianyar.
Pemerintah menilai hal ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang perlu disikapi secara arif dan proporsional.
Bupati Gianyar, I Made Agus Mahayastra, menyatakan bahwa keberadaan spanduk tersebut tidak perlu disikapi secara berlebihan.
Ia menjelaskan bahwa meskipun jalan tersebut secara administrasi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali, pihak daerah tetap turut mengawalinya demi kepentingan masyarakat setempat.
“Sebenarnya hal ini tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Memang ini kewenangan provinsi, namun kami di daerah tetap mengambil perhatian demi kenyamanan warga,” ujarnya saat diwawancarai usai menghadiri upacara Melaspas Bale Banjar Sindu, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Minggu (31/5).
Mahayastra mengajak masyarakat untuk melihat pembangunan secara menyeluruh, tidak hanya menyoroti satu aspek saja.
Ia mencontohkan berbagai kemajuan yang telah dilakukan, seperti penataan infrastruktur di pusat Ubud.
Salah satunya adalah pemindahan kabel utilitas yang sebelumnya tergantung semrawut di atas jalan, kini telah ditanam di bawah tanah agar lebih rapi dan aman.
“Jangan hanya melihat satu sektor saja. Bandingkan kondisi sekarang dengan sebelumnya, penataan di pusat Ubud sudah jauh lebih baik. Kabel-kabel yang dulu berantakan kini sudah tertanam rapi,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan kemajuan di bidang lain, misalnya layanan kesehatan. “Di sektor kesehatan, Gianyar juga sudah baik karena memiliki program layanan kesehatan gratis yang bisa dinikmati seluruh warga,” tambahnya.
Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa kritik tetap disambut sebagai bagian dari proses demokrasi.
“Jangan merasa risau dengan adanya spanduk seperti ini. Menjadi pemimpin memang harus siap menerima masukan, siap dikritik, dan siap mendapatkan pandangan yang berbeda,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gianyar, Putu Yudanegara, menyatakan bahwa pihaknya tidak serta-merta menertibkan spanduk tersebut.
Ia membedakan kondisi ini dengan pemasangan atribut kampanye atau iklan komersial.
“Kasus ini berbeda karena berisi aspirasi masyarakat. Kami tetap memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan pendapatnya,” katanya.
Ke depannya, Satpol PP akan melakukan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat memahami tempat dan mekanisme yang tepat serta tertib dalam menyalurkan pendapat.
“Pintu pemerintah selalu terbuka bagi warga yang ingin menyampaikan aspirasinya secara langsung dan teratur,” pungkasnya.***
Editor : Donny Tabelak