Radarbadung.jawapos.com– Kabupaten Karangasem merupakan salah satu wilayah di Bali yang memiliki risiko bencana cukup tinggi.
Berbagai ancaman mengintai, mulai dari abrasi pantai yang menggerus garis pesisir rata-rata 1 sentimeter per tahun, kebakaran hutan dan lahan, hingga risiko lain akibat perubahan iklim.
Namun sayangnya, penganggaran di tingkat desa dinilai belum sepenuhnya memprioritaskan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan, padahal bencana dapat terjadi secara tiba-tiba.
Hal ini terungkap dalam Lokakarya Penyelarasan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (DRM-CCA) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
Kegiatan yang digagas A-PAD Indonesia dan didukung Kementerian Luar Negeri Jepang ini berlangsung di Tulamben, Karangasem, pada 25–26 Mei lalu.
Ahli mitigasi bencana dari Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Bali, I Putu Dedy Rimbawan, yang menjadi fasilitator acara menegaskan bahwa angka abrasi 1 sentimeter per tahun tidak boleh dianggap remeh jika dilihat dalam jangka panjang.
Kondisi ini seharusnya mendorong setiap desa untuk memasukkan aspek penanggulangan bencana secara nyata ke dalam dokumen perencanaan pembangunannya.
“Harapannya, langkah ini dapat meningkatkan status ketangguhan desa dari tingkat pratama menjadi madya, bahkan utama. Selain itu, dokumen RKPDes benar-benar memuat prioritas pengurangan risiko bencana, serta ada wadah diskusi yang aktif agar program yang disusun dapat dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.
Penjabat Pelaksana Harian Kepala Pelaksana BPBD Karangasem, Ida Ketut Arimbawa, menjelaskan bahwa dari 14 jenis bencana yang teridentifikasi secara nasional, sebanyak 12 di antaranya berpotensi terjadi di Karangasem.
Selain abrasi dan kebakaran lahan yang sering terjadi, terdapat pula risiko lain seperti kebocoran tangki penyimpanan bahan bakar di Antiga.
“Perubahan cuaca yang semakin tidak menentu membuat wilayah ini memiliki risiko tinggi. Oleh karena itu, penyelarasan anggaran untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi iklim sangat penting, dan harus dimulai dari perencanaan di tingkat desa,” tegasnya.
Di tengah kondisi tersebut, masih banyak desa yang hanya mengalokasikan anggaran untuk penanganan saat keadaan darurat saja.
Padahal, dana desa juga dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan sebelum bencana terjadi, seperti pembuatan jalur evakuasi, pemasangan rambu peringatan, hingga pelatihan kesiapsiagaan warga.
“Selama ini banyak desa hanya memfokuskan anggaran pada pos tanggap darurat, padahal dana desa juga dapat dialokasikan untuk upaya pra-bencana. Terlebih di tengah kondisi efisiensi anggaran, kerja sama antara pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lain perlu terus diperkuat,” tambah Arimbawa.
Dalam lokakarya tersebut, peserta dari tiga desa penyangga, yaitu Desa Tulamben, Desa Kubu, dan Desa Purwakerti, mendapatkan pendampingan langsung untuk menelaah dokumen perencanaan desanya.
Mereka dibantu mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun program yang selaras dengan upaya pengurangan risiko bencana.
Sementara itu, Penjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Karangasem, I Made Agus Budiyasa, menambahkan bahwa kejadian kebakaran lahan yang sering terjadi seharusnya menjadi pengingat bagi seluruh desa untuk lebih serius memasukkan aspek penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan.***
Editor : Donny Tabelak