Radarbadung.jawapos.com– Aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Aksi Bali Bergerak menggelar demonstrasi ke kantor DPRD Bali pada Senin (22/6) sore.
Mereka menyuarakan kegelisahan terhadap berbagai kebijakan nasional, salah satunya menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sarat permasalahan hingga melontarkan plesetan akronim menjadi “Mas Bowo Gagal”.
Kedatangan massa disambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bali, I Komang Nova Sewi Putra, didampingi Anggota DPRD Bali Anak Agung Gede Sayoga dan I Made Supartha, serta Kepala Satpol PP Bali Dewa Darmadi.
Pihak dewan bahkan telah menunggu di depan gerbang sebelum rombongan aksi tiba.
Dalam orasinya, salah satu juru bicara menyampaikan keluhan bahwa aspirasi yang disampaikan kerap tidak mendapatkan ruang dialog yang konstruktif.
“Setiap kali kami mengkritisi kebijakan seperti MBG dan kenaikan BBM, suara kami justru dibenturkan, bukan didiskusikan secara substansial,” ujarnya.
Koordinator Lapangan Aksi, I Gusti Ngurah Oka Paramahamsa atau yang akrab disapa Gung Pram, kemudian membacakan 16 poin tuntutan yang meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, hingga lingkungan.
Berikut rincian pokoknya:
1. Evaluasi RUU Polri yang disahkan tergesa-gesa dan jamin proses pembentukan undang-undang yang transparan
2. Evaluasi keterlibatan TNI dan Polri dalam ranah sipil untuk menjaga supremasi sipil
3. Perbaiki pola komunikasi publik yang lebih responsif terhadap aspirasi rakyat
4. Buka transparansi pengelolaan BPI Danantara kepada publik
5. Segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi
6. Bebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat dan hentikan tindakan represif terhadap aktivis
7. Evaluasi kinerja Menteri HAM yang dinilai kurang memadai
8. Usut tuntas kasus pelanggaran HAM di Papua dan tarik aparat militer dari wilayah tersebut
9. Perbaiki sistem subsidi energi agar tepat sasaran dan tidak membebani masyarakat
10. Evaluasi menyeluruh Program MBG, usut dugaan korupsi dan kasus keracunan, serta kembalikan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan
11. Hentikan pemotongan Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih dan gunakan dana tersebut bagi kepentingan pembangunan desa
12. Ambil langkah nyata menstabilkan nilai tukar rupiah
13. Perbaiki pengelolaan keuangan negara dan hentikan pemborosan anggaran
14. Hentikan Program Sekolah Rakyat dan penuhi alokasi anggaran pendidikan sesuai konstitusi
15. Hentikan penggundulan hutan yang merusak lingkungan dengan alasan swasembada pangan
16. Berikan perlindungan hukum dan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat adat
“Permasalahan ini muncul karena lemahnya tata kelola pemerintahan yang tidak akuntabel. Kami mendesak pemerintah melakukan perbaikan mendasar agar kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat,” tegas Gung Pram.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Bali Komang Nova Sewi Putra menyatakan bahwa sebagian besar tuntutan yang disampaikan merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Meski demikian, pihaknya siap menjadi jembatan aspirasi.
“Tugas kami menyampaikan apa yang menjadi suara masyarakat Bali ke tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya.
Hal senada disampaikan I Made Supartha dan Anak Agung Gede Sayoga. Mereka memastikan seluruh poin tuntutan akan dicatat, dikaji, dan diteruskan ke pimpinan DPRD Bali hingga ke DPR RI untuk ditindaklanjuti.
“Kami kawal prosesnya secara objektif agar aspirasi ini tidak berhenti di tengah jalan,” pungkasnya.***
Editor : Donny Tabelak