Radarbadung.jawapos.com– Aksi damai yang digelar organisasi mahasiswa tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus di Gedung DPRD Kabupaten Buleleng pada Senin (29/6) siang kemarin berakhir dengan kekecewaan.
Setelah menunggu cukup lama dan tidak bertemu dengan wakil rakyat, massa akhirnya membubarkan diri namun memberikan peringatan tegas.
Aksi yang direncanakan dimulai pukul 09.00 WITA baru berlangsung sekitar pukul 10.30 WITA.
Pesertanya merupakan gabungan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Singaraja, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Buleleng, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Buleleng.
Bergerak menggunakan sepeda motor, mereka tiba di lokasi dengan membawa sejumlah spanduk berisi kritik dan aspirasi.
Beberapa tulisan yang tertera antara lain: “MBG Elit, Gaji Guru Sulit”, “Satuan Penjilat Prabowo-Gibran”, serta “Titik Nol Elit, Jalan Sulit”.
Dalam orasinya, mereka menyampaikan tujuh isu nasional sekaligus lima isu daerah yang menjadi perhatian.
Isu lokal yang disampaikan meliputi: meminta keterbukaan informasi proyek Bandara Bali Utara, penanganan masalah lingkungan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bengkala, penghentian kebijakan perpajakan yang memberatkan pelaku usaha, peningkatan fasilitas dasar seperti jalan, penerangan jalan umum, dan drainase, serta perlindungan terhadap lahan subak dari alih fungsi.
Ketua HMI Cabang Singaraja, Didit Kurniadin, menyatakan kekecewaannya karena tuntutan dan aspirasi mereka tidak dapat disampaikan langsung kepada pimpinan maupun anggota dewan.
“Karena aspirasi kami belum tersampaikan secara langsung, untuk saat ini kami belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut,” ujarnya.
Selama menunggu, massa hanya diterima oleh Kepala Bagian Hukum dan Persidangan serta Kepala Bagian Pengawasan dan Humas DPRD Buleleng.
Pihak dewan menjelaskan bahwa saat itu bertepatan dengan pelaksanaan ibadah Hari Raya Purnama, sehingga anggota dewan belum dapat menemui mereka.
Hingga pukul 12.30 WITA belum ada kepastian jadwal pertemuan, suasana sempat memanas.
Massa merasa aspirasi mereka diabaikan.
“Jika dalam waktu satu minggu tidak ada tanggapan dan kejelasan dari DPRD Buleleng, kami akan kembali lagi dengan jumlah peserta yang lebih besar,” tegas Didit dalam orasi penutup.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Pengawasan dan Humas DPRD Buleleng, Luh Suma Intari, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menyampaikan seluruh aspirasi dan permintaan audiensi kepada pimpinan dewan.
“Paling lambat sore ini akan ada tanggapan agar pertemuan dapat diatur sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga mereka bisa menyampaikan tuntutannya secara langsung,” pungkasnya.***
Editor : Donny Tabelak