Pasca Kebakaran KMP Putri Yasmin, Komisi VII DPR Sorot Manifest Penumpang

Zulfika Rahman • Dipublikasikan Senin, 24 Agustus 2026 | 05:45 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, saat melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Padangbai, Karangasem, Sabtu (22/8). Pasca insiden kebakaran KMP Putri Yasmin, ia mendesak perbaikan manifest penumpang dan pemeriksaan barang berbahaya.(Foto Zulfika Rahman)

 
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, saat melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Padangbai, Karangasem, Sabtu (22/8). Pasca insiden kebakaran KMP Putri Yasmin, ia mendesak perbaikan manifest penumpang dan pemeriksaan barang berbahaya.(Foto Zulfika Rahman)  

Radarbadung.jawapos.com— Persoalan manifest penumpang kembali menjadi sorotan pasca kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok pada Rabu (12/8).

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyampaikan hal tersebut saat kunjungan kerja ke Pelabuhan Padangbai, Karangasem, Sabtu (22/8).

Bambang menilai sistem pendataan penumpang angkutan penyeberangan perlu diperbaiki agar jumlah penumpang di kapal terdata pasti.

Merujuk pada Permenhub Nomor PM 58 Tahun 2003, ia mendorong seluruh penumpang di dalam kendaraan wajib memiliki tiket.

"Praktiknya sekarang, mobil yang membawa penumpang hanya terdata satu orang, sisanya tidak. Padahal ini berkaitan langsung dengan asuransi penumpang jika terjadi insiden," ujarnya.

Sistem tiket yang terintegrasi dengan ASDP juga dinilai memudahkan KSOP melakukan pengecekan ulang jumlah penumpang.

Selain manifest, ia mendesak pemeriksaan barang bawaan diperketat.

"Pelabuhan harus punya alat deteksi seperti di bandara untuk menyaring penumpang maupun barang," tegasnya.

Berbagai barang berbahaya — senjata, bahan peledak, hingga benda yang memicu kebakaran — saat ini belum terdeteksi dengan baik.

Khusus pasca kebakaran KMP Putri Yasmin yang diduga dipicu baterai sepeda motor listrik, Bambang meminta perhatian khusus terhadap kendaraan listrik di kapal penyeberangan.

"Harus ada tempat khusus dan penanganan tersendiri, karena baterainya berisiko memicu kebakaran," ujarnya.

Muatan berlebih (overload) juga disorot. Menurutnya, timbangan kendaraan sudah tersedia di pelabuhan dan harus dimanfaatkan secara optimal.

"Tiket harus sesuai dengan tonase hasil penimbangan," tandas politisi Fraksi Gerindra ini.***

Editor : Donny Tabelak
Sumber : Radar Badung
kapal terbakar kmp putri yasmin dpr ri asdp Pelabuhan Padangbai