PLTS 100 GWp Diluncurkan di Gilimanuk, Aktivis: Jangan Hanya Tambah Energi Terbarukan

Radarbadung.jawapos.com — Peluncuran program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Jembrana, Bali, harus menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi secara menyeluruh, bukan sekadar menambah pembangkit skala besar.

Aktivis menekankan pengembangan energi surya juga harus membuka ruang luas bagi PLTS skala kecil, termasuk PLTS Atap yang dapat dikembangkan oleh rumah tangga, komunitas, fasilitas publik, maupun dunia usaha.

”Kalau pemerintah serius mengejar 100 GW PLTS, maka masyarakat juga harus diberi kesempatan untuk ikut membangun 100 GW tersebut. Jangan sampai transisi energi hanya menjadi proyek besar yang dimiliki segelintir investor, sementara masyarakat yang ingin memasang PLTS Atap justru dibatasi,” ujar Sisilia Nurmala Dewi, Country Manager 350 Indonesia, Kamis (27/8). 

Saat ini pengembangan PLTS Atap masih menghadapi pembatasan setelah diterbitkannya Permen ESDM No. 2 Tahun 2024 yang menerapkan kuota, membatasi periode pengajuan, serta menghapus mekanisme perhitungan kelebihan energi yang diekspor ke jaringan PLN.

Kondisi ini berpotensi memperlambat pertumbuhan PLTS Atap.

Sisilia mendesak pemerintah mengevaluasi dan merevisi atau mencabut peraturan tersebut serta mengembalikan insentif melalui Permen ESDM No. 26 Tahun 2021. 

Novita Indri, Juru Kampanye Trend Asia, menegaskan target 100 GW PLTS tidak boleh sekadar target politik.

Harus masuk secara konkret ke dalam RUPTL lengkap dengan lokasi, jadwal, jaringan, dan penyimpanan energi.

Lebih penting lagi, penambahan kapasitas harus dikaitkan dengan pensiun pembangkit fosil.

”Kalau 100 GW PLTS hanya ditambahkan sementara PLTU, PLTGU, dan PLTD terus beroperasi atau bahkan bertambah, maka kita belum benar-benar melakukan transisi energi. PLTS harus mulai menggantikan pembangkit fosil,” tegas Novita.

Rezky Pratiwi, Direktur LBH Bali, memaparkan dampak nyata pembangkit fosil di Bali: PLTD/PLTGU mencemari lingkungan, menurunkan hasil kebun dan tangkapan ikan, serta menimbulkan kebisingan hingga 88 desibel — melampaui baku mutu kawasan permukiman yang hanya 55 dB.

Getaran mesin bahkan membuat tembok rumah warga retak.

Rencana pembangunan PLTGU berbahan bakar gas masing-masing 450 MW di dua wilayah tersebut justru berpotensi memperbesar risiko krisis iklim.

Bali ditargetkan mengembangkan PLTS sebesar 1.000 MW yang dapat menghemat sekitar 0,6 juta kiloliter BBM.

Namun, aktivis mengingatkan hal ini menjadi paradoks jika di saat yang sama tetap membangun pembangkit berbahan bakar gas.

”Bali tidak seharusnya mengganti ketergantungan dari BBM menjadi ketergantungan terhadap gas. Kalau targetnya kemandirian energi, maka energi surya harus diperbesar sekaligus disertai pengurangan pembangkit fosil. Rencana pembangunan PLTGU di Bali seharusnya dibatalkan,” ujar Sisilia.

Di sisi lain, PLN UP2D Bali memastikan keandalan pasokan listrik selama acara peluncuran melalui pengamanan berlapis.

Manager PLN UP2D Bali, Petrus Irwan Ichwansaputra, menyatakan pihaknya menerjunkan personel dan menghadirkan Distribution Control Center (DCC) Mobile untuk memperkuat pemantauan sistem.

”Kombinasi antara teknologi dan kesiapsiagaan personel menjadi bagian penting dalam menjaga keandalan sistem,” ujarnya.

Pengamanan dilakukan tanpa mengurangi kontinuitas pelayanan bagi masyarakat di Gilimanuk dan sekitarnya.***

Editor : Donny Tabelak
Sumber : Radar Badung