Transfer Daerah Turun, Gus Par Pangkas Belanja Tak Produktif, Fokus Layanan dan Digitalisasi Pajak

Zulfika Rahman • Dipublikasikan Minggu, 20 September 2026 | 16:38 WIB
Ilustrasi, pajak. Dewan minta agar rencana kenaikan pajak dan retribusi daerah tidak membebani masyarakat. Terutama yang masuk dalam kategori kelompok menengah ke bawah.
Ilustrasi, digitalisasi perpajakan daerah harus utuh, transparan, terintegrasi untuk menutup setiap celah kebocoran. 

Radarbadung.jawapos.com — Pemerintah Kabupaten Karangasem memperketat belanja daerah menyusul penurunan pendapatan transfer.

Bupati I Gusti Putu Parwata menegaskan anggaran dialihkan dari pos yang tidak produktif ke program yang berdampak langsung pada masyarakat.

"Kami pastikan alokasi digunakan untuk hal berorientasi hasil nyata, bukan sekadar seremonial atau tidak bermanfaat," ujarnya.

Penguatan fiskal ditempuh melalui dua jalur: efisiensi belanja dan intensifikasi pendapatan asli daerah (PAD).

Peningkatan PAD dinilai kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.

Fokus diarahkan pada kebutuhan dasar: pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan ekstrem, pengurangan pengangguran, infrastruktur dasar, perbaikan pascabencana, serta pemeliharaan jalan desa, sanitasi, dan air bersih.  

Pemkab memperluas pemanfaatan tapping box, integrasi sistem, pembayaran nontunai QRIS dan virtual account di seluruh pos penerimaan.

Tujuannya memantau transaksi secara transparan dan waktu nyata.

"Digitalisasi perpajakan daerah harus utuh, transparan, terintegrasi untuk menutup setiap celah kebocoran," tandas Gus Par.***

Editor : Donny Tabelak
Sumber : Radar Badung
belanja daerah gus par pemkab karangasem pajak bupati karangasem