Radarbadung.jawapos.com— Aliansi lingkungan hidup menyoroti laju alih fungsi lahan pertanian di Bali yang mencapai 1.125 hektare per tahun akibat ekspansi pariwisata.
Bersamaan dengan peringatan Hari Keadilan Ekologis, 20 September, WALHI Bali menegaskan tata kelola lingkungan dan pariwisata yang buruk memicu krisis air, tumpukan sampah, serta ancaman bagi kesejahteraan masyarakat.
Direktur WALHI Bali Anak Agung Gede Surya Sentana menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan bertajuk "Dari Tapak Untuk Keadilan Antar Generasi, Selamatkan Alam Bali dan Lawan Proyek-Proyek Perusak Lingkungan" di Warung SixaSix, Kesiman, Denpasar, Minggu (20/9).
"Jangan sampai pariwisata yang telah menghidupi Bali justru mengancam kehidupan masyarakat Bali ke depannya," tegas Sentana.
Tekanan Sumber Daya Alam
Air: Hotel berbintang mengonsumsi minimal 800 liter per kamar per hari, hotel nonbintang sekitar 250 liter per kamar per hari — sebagian besar masih mengandalkan air tanah (penelitian Cole).
Sampah: Data BRIN menunjukkan pariwisata berkontribusi signifikan terhadap timbulan sampah.
Lebih dari separuh sampah Bali terkonsentrasi di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan — pusat aktivitas wisata.
Lahan: Alih fungsi lahan pertanian terus berlangsung masif setiap tahun.
Kepala Divisi Kaderisasi dan Pendidikan FRONTIER-Bali I Gusti Made Alit Permana Putra menjelaskan, keadilan ekologis bukan sekadar kelestarian alam, melainkan soal hak hidup generasi kini dan mendatang.
Sementara itu, I Gusti Made Putra Triana, S.E. dari Komunitas Public Enemy menyerukan evaluasi dan moratorium pariwisata di Bali.
Penghentian proyek yang merampas hak tanah, air, dan wilayah pesisir.
Kaum muda Bali terlibat aktif membela hak lingkungan hidup dan menghentikan praktik "kolonialisme hijau". "Masa depan tidak menunggu," tandasnya.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh WALHI Bali, FRONTIER-Bali, dan Komunitas Anak Muda Public Enemy bertepatan dengan peringatan Hari Keadilan Ekologis setiap 20 September.***
Editor : Donny TabelakSumber : Radar Badung