Pengamat: Naikkan Daya Beli, Bukan Cuma Angkat Upah
Radarbadung.jawapos.com— Tingginya biaya sewa tempat tinggal menjadi beban nyata bagi pekerja berpenghasilan upah minimum di Bali.
Dengan biaya kos yang dapat menyentuh Rp2 juta per bulan, sisa pendapatan untuk makan, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya semakin menyempit.
Pengamat ekonomi Bali sekaligus akademisi Universitas Warmadewa Dr. Putu Ayu Sita Laksmi, B.Bus., M.Sc., menegaskan upah minimum tidak boleh dinilai hanya dari nominal angka, melainkan dari daya beli riil pekerja.
"Kalau pekerja harus membayar kos sekitar Rp2 juta per bulan ditambah makan, transportasi, dan kebutuhan lainnya, maka ruang pendapatannya menjadi sangat terbatas," ujarnya, Selasa (22/9).
Kenaikan UMK Tidak Cukup Sendirian
Kenaikan upah minimum saja tidak menyelesaikan persoalan kesejahteraan. Diperlukan ekosistem yang mendukung:
- Penyediaan hunian terjangkau yang terhubung transportasi publik
- Transportasi umum yang murah dan mudah diakses
- Pengendalian harga kebutuhan pokok
- Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja agar pendapatan bisa naik secara berkelanjutan
"Bukan hanya soal UMK yang lebih tinggi, tetapi juga perlu dibangun ekosistem yang mendukung kesejahteraan pekerja," tegasnya.
Hunian Sebagai Indikator Kunci
Pengamat menilai biaya hunian layak menjadi indikator utama kecukupan upah.
Jika porsi besar gaji terserap untuk sewa, maka kesejahteraan pekerja sebenarnya menurun meski nominal upah naik.
Pemerintah dan pengembang perlu berkolaborasi membangun hunian pekerja yang terjangkau serta terhubung akses transportasi.
"Dengan begitu, pekerja tidak harus menghabiskan sebagian besar penghasilannya hanya untuk tempat tinggal dan perjalanan," pungkasnya.***
Editor : Donny TabelakSumber : Radar Badung