Radarbadung.jawapos.com– Program penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Bali masih menghadapi tantangan percepatan.
Dari target pembangunan sebanyak 4.184 unit rumah pada 2026, hingga kini baru 387 unit yang dinyatakan rampung 100 persen.
Sementara berdasarkan Surat Keputusan (SK) penerima bantuan, realisasi program tersebut baru mencapai 1.410 unit.
Dengan sisa waktu tahun anggaran sekitar tiga bulan, pemerintah mendorong percepatan pembangunan agar target yang telah ditetapkan dapat terealisasi.
Data tersebut terungkap dalam rapat koordinasi Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait progres program APBN dan non-APBN Kementerian PKP di Bali, Rabu (30/9) malam.
Rapat yang membahas percepatan penyediaan rumah bagi MBR tersebut diikuti Gubernur Bali Wayan Koster secara virtual melalui Zoom.
Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nusa Tenggara I, Lilik Lastantyo Adiarso, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Bali terhadap program perumahan.
Salah satunya melalui surat imbauan Gubernur Bali kepada seluruh bupati dan wali kota se-Bali untuk mendukung percepatan pelaksanaan program tersebut.
“Terima kasih atas dukungan Pemprov Bali,” ujar Lilik dalam rapat tersebut.
Lilik menekankan pentingnya koordinasi dan percepatan pelaksanaan program mengingat waktu yang tersisa dalam tahun anggaran 2026 sekitar tiga bulan.
Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan program sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Selain program bedah rumah, pemerintah juga mengalokasikan pembangunan rumah susun.
Di Denpasar, salah satu program yang berjalan berupa pembangunan satu tower rumah susun tipe 36 dengan kapasitas 60 unit.
Rusun tersebut diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta pekerja seni.
Sementara itu, melalui program Kementerian PKP di luar APBN, Bali mendapatkan target Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi sebanyak 1.114 unit pada 2026.
Di sisi pembiayaan, Bali juga mencatat realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) yang mencapai 99,9 persen, dengan nilai penyaluran sekitar Rp1,003 triliun.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait turut mengapresiasi pelaksanaan KUR Perumahan di Bali.
Menteri yang akrab disapa Ara itu menyebut Bali sebagai salah satu daerah dengan penyaluran KUR Perumahan yang tinggi.
Bahkan, BPD Bali disebut menempati posisi kedua secara nasional dalam penyaluran KUR Perumahan.
Program tersebut menawarkan suku bunga sebesar 5 persen sejak awal pembiayaan hingga lunas.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan capaian positif Bali tidak hanya terlihat dari penyaluran KUR Perumahan, tetapi juga dari penyaluran KUR untuk berbagai sektor lainnya.
“Program ini sangat menolong masyarakat Bali, khususnya yang kurang mampu,” kata Koster.
Koster juga meminta pelaksanaan program bedah rumah dipercepat agar segera dapat dirasakan masyarakat penerima bantuan.
Menurut dia, program tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menangani persoalan kebutuhan hunian masyarakat di Bali.
Sebagai informasi, Kredit Program Perumahan (KPP) merupakan skema pembiayaan bersubsidi pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat memiliki maupun merenovasi rumah.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali Nusakti Yasa Weda dan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Made Aryati.***
Editor : Donny TabelakSumber : Radar Badung