Radarbadung.jawapos.com– Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan hingga 19 Oktober 2026 baru mencapai Rp 493,26 miliar atau 53,20 persen dari target Rp 927,17 miliar.
Dengan sisa waktu sekitar dua bulan hingga akhir tahun, Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bakeuda) Tabanan mengintensifkan berbagai upaya untuk mengejar target penerimaan tersebut.
Berdasarkan data Bakeuda Tabanan per 19 Oktober 2026, penerimaan pajak daerah mencapai Rp 342,11 miliar atau 76,79 persen dari target Rp 445,50 miliar.
Sementara itu, retribusi daerah terealisasi Rp 97,74 miliar atau 44,41 persen dari target Rp 220,08 miliar.
Adapun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan telah mencapai Rp 9,56 miliar atau 88,36 persen dari target Rp 10,82 miliar.
Sebaliknya, komponen lain-lain PAD yang sah baru terealisasi Rp 43,85 miliar atau 17,49 persen dari target Rp 250,77 miliar.
Secara keseluruhan, pendapatan daerah Kabupaten Tabanan tercatat Rp 1,526 triliun atau 69,98 persen dari target Rp 2,181 triliun.
Capaian tersebut ditopang pendapatan transfer sebesar Rp 1,032 triliun atau 82,30 persen dari target Rp 1,254 triliun.
Kepala Bakeuda Tabanan Ni Wayan Mariati mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan pajak menjelang akhir tahun.
Sejumlah langkah dilakukan melalui bidang Pajak Daerah Lainnya (PDL) serta pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
“Dengan sisa waktu dua bulan ini, tentu seluruh potensi pendapatan pajak akan kami optimalkan. Saat ini kami sedang melaksanakan pemeriksaan pajak PHR serta mengintensifkan penagihan piutang PBB,” ujar Mariati, Rabu (21/10).
Untuk meningkatkan penerimaan, Bakeuda melakukan pemeriksaan guna memastikan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
Penagihan piutang juga dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan.
Selain itu, Bakeuda bersama UPTD Samsat melaksanakan penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui operasi gabungan.
Upaya tersebut bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
“Selain penagihan, sosialisasi diskon pajak dan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor juga dilakukan agar masyarakat mengetahui dan memanfaatkan kebijakan tersebut,” jelasnya.
Pada sektor PBB-P2, penagihan piutang diintensifkan, terutama terhadap wajib pajak yang masuk buku 4 dan 5.
Petugas melakukan kunjungan langsung atau door to door kepada wajib pajak. Penagihan juga diperkuat melalui kerja sama dengan Kejari Tabanan.
Di sisi lain, Bakeuda mengembangkan digitalisasi layanan untuk memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan.
Layanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara daring telah diterapkan.
Sementara itu, layanan PBB-P2 melalui ALO PBB terus dikembangkan, termasuk penyediaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang elektronik (e-SPPT).
Bakeuda juga memberikan keringanan berupa pembebasan denda atas piutang PBB-P2.
Program yang berlangsung sejak Januari 2026 tersebut berlaku hingga 31 Desember 2026 dan diharapkan mendorong masyarakat melunasi tunggakan pajak.
“Dengan keringanan ini, masyarakat termotivasi membayar. Di sisi lain, pendapatan asli daerah juga ikut meningkat,” kata Mariati.
Menurut dia, antusiasme masyarakat terhadap program pembebasan denda tersebut cukup tinggi.
Meski belum tersedia penghitungan persentase secara terperinci, peningkatan realisasi pembayaran disebut sudah terlihat dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Kebijakan pembebasan denda ini khusus berlaku untuk PBB-P2 dan tidak mencakup jenis pajak lain, termasuk Pajak Hotel dan Restoran (PHR).
Sebagai langkah lanjutan, Bakeuda merencanakan kegiatan Gebyar PBB pada November 2026 yang akan diintegrasikan dengan pelayanan Samsat.
Kegiatan tersebut diharapkan mempermudah masyarakat mengakses layanan perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.
“Gebyar PBB ini dapat mempermudah masyarakat mengakses layanan sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran pajak,” tandasnya.***
Editor : Donny TabelakSumber : Radar Badung