Soroti Putusan Praperadilan Sebelumnya, Minta Penghentian Penyidikan Dinyatakan Tidak Sah
Radarbadung.jawapos.com– Tim Pembela Administrasi Pertanahan kembali menggugat langkah penyidik Ditreskrimsus Polda Bali melalui praperadilan jilid III di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Selasa (27/10).
Kali ini, tim hukum I Made Daging mempersoalkan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang berujung pada pencabutan status tersangka kliennya.
Dalam sidang yang berlangsung di Ruang Sari PN Denpasar tersebut, tim hukum meminta hakim menguji keabsahan dua dokumen yang diterbitkan pada 6 Agustus 2026, yakni Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/Henti.Sidik/35/VIII/RES.1.24/2026/Ditreskrimsus/Polda Bali dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP.Henti.Sidik/101-4/VIII/RES.1.24/2026/Ditreskrimsus/Polda Bali.
Tim hukum menilai, persoalan tersebut tidak sebatas menyangkut keputusan administratif penyidik.
Lebih jauh, permohonan itu berkaitan dengan kepastian hukum, konsistensi penegakan hukum, serta bagaimana putusan praperadilan sebelumnya dipertimbangkan dalam proses hukum berikutnya.
Dalam permohonan yang diajukan kepada Ketua PN Denpasar pada 12 Oktober 2026, tim hukum menguraikan bahwa I Made Daging sebelumnya pernah mengajukan praperadilan dengan Nomor 1/Pid.Pra/2026/PN Dps.
Putusan yang dibacakan pada 9 Februari 2026 tersebut menolak permohonan pemohon dan pada pokoknya mempertahankan keabsahan penetapan tersangka terhadap I Made Daging.
Penetapan tersangka itu sebelumnya diterbitkan melalui Surat Ketetapan Nomor Tap/60/XII/RES.1.24/2025/Ditreskrimsus/Polda Bali tertanggal 10 Desember 2025.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 421 KUHP lama dan/atau Pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Namun, pada 6 Agustus 2026, penyidik menerbitkan surat penghentian penyidikan sekaligus mencabut status tersangka I Made Daging.
Keputusan inilah yang kini menjadi objek sengketa dalam praperadilan jilid III.
Tim hukum berpandangan, penghentian penyidikan tersebut perlu diuji, terutama terkait alasan hukum, perubahan fakta, dan prosedur yang mendasari keputusan penyidik.
Meski demikian, pemohon mengakui bahwa putusan praperadilan sebelumnya tidak serta-merta menutup kewenangan penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila terdapat alasan hukum yang sah.
“Karena itu, yang diminta adalah pengujian apakah penghentian penyidikan pada 6 Agustus 2026 telah didasarkan pada alasan konkret dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Ketua DPC PERADI SAI Denpasar masa bakti 2026–2030, I Made Ariel Suardana, S.H., M.H.
Menurut tim hukum, penerbitan surat ketetapan dan surat perintah saja tidak cukup untuk membenarkan penghentian penyidikan.
Keputusan tersebut, kata mereka, harus didukung dasar hukum yang jelas, fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, serta prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam permohonannya, tim hukum turut menyoroti Pasal 109 ayat (2) KUHAP lama sebagai salah satu dasar hukum penghentian penyidikan.
Ketentuan tersebut dikaitkan dengan perkara yang proses penyidikannya telah berjalan sebelum berlakunya KUHAP baru.
Ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP juga menjadi bagian dari argumentasi pemohon.
Tim hukum meminta agar dasar penerbitan SP3 diuji secara objektif, termasuk alasan penghentian penyidikan, hasil gelar perkara, rekomendasi, laporan kemajuan penyidikan, resume penyidikan, dan dokumen pendukung lainnya.
Selain persoalan prosedur penghentian penyidikan, tim hukum menyinggung dokumen pertanahan yang menjadi bagian dari konstruksi perkara.
Salah satunya adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanggal 8 September 2020.
Pemohon juga mengemukakan adanya dokumen lain yang memuat uraian berbeda mengenai batas objek serta putusan perdata terdahulu yang berkaitan dengan objek tersebut.
Menurut tim hukum, asal-usul, keaslian, autentikasi, dan relevansi dokumen perlu diperiksa secara cermat apabila digunakan sebagai dasar dalam konstruksi perkara pidana.
Mereka turut merujuk hasil audit investigatif aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang, menurut pemohon, menyatakan surat tersebut sah secara formal dan substansial.
Namun, tim hukum menegaskan bahwa hasil audit itu tidak dimaksudkan sebagai kekebalan dari proses pidana, melainkan sebagai salah satu fakta yang perlu dipertimbangkan dalam menilai perkara secara menyeluruh.
Persoalan lain yang diangkat adalah kemungkinan penggunaan konstruksi pasal berbeda dalam rangkaian proses hukum yang melibatkan subjek, objek, peristiwa, dan alat bukti yang sama.
Tim hukum meminta hakim menilai apakah perubahan pasal tersebut benar-benar didasarkan pada perubahan fakta atau perbuatan yang substantif, atau sekadar perubahan konstruksi hukum secara formal.
Argumentasi itu dikaitkan dengan asas legalitas, kepastian hukum, larangan penyalahgunaan wewenang, serta prinsip due process of law atau proses hukum yang semestinya.
Pemohon juga menyinggung asas ne bis in idem dalam kaitannya dengan kepastian hukum dan batas-batas proses penegakan hukum.
Dalam petitumnya, tim hukum meminta hakim menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan untuk seluruhnya.
Pemohon meminta agar surat ketetapan dan surat perintah penghentian penyidikan tertanggal 6 Agustus 2026 dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Mereka juga meminta agar surat pencabutan penetapan tersangka atas nama I Made Daging dinyatakan tidak sah.
Selain itu, pemohon meminta penyidik diperintahkan menuntaskan proses hukum hingga ke pengadilan dengan memperhatikan putusan praperadilan sebelumnya.
Tim hukum juga memohon agar penyidik tidak melakukan penyidikan maupun upaya paksa baru menggunakan pasal berbeda terhadap subjek, objek, rangkaian peristiwa, dan alat bukti yang sama sebagaimana dipersoalkan dalam permohonan tersebut.
Seluruh permintaan itu masih berupa dalil dan petitum pemohon yang harus diuji dalam persidangan.
Hingga berita ini disusun, belum ada putusan hakim atas permohonan praperadilan jilid III tersebut.
Permohonan ini diajukan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Oktober 2026.
Tim Pembela Administrasi Pertanahan terdiri atas 16 advokat yang menyatakan bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk kepentingan hukum I Made Daging.
Mereka adalah Gede Pasek Suardika, S.H., M.H.; I Made Suardana, S.H., M.H.; I Made Kariada, S.E., S.H., M.H.; Nurdin, S.H., M.H., C.Me.; Kadek Cita Ardana Yudi, S.H., S.Si.; Cokorda Istri Oka Adnyaswari, S.H.; Komang Nila Adnyani, S.H.; Aryantha Wijaya, S.H.; I Nyoman Widayana Rahayu, S.H.; Cokorda Istri Raka Ekawati, S.H.; I Putu Budi Astika, S.H., M.H.; Azalia Elian Faustian, S.H.; A.A. Ngr. Putra Cahaya Wiranata, S.H.; Pande Kade Bagus Candra, S.H.; I Nengah Pasek Suryawan, S.H., M.H.; serta I Made Wisnu Suyoga, S.H., M.Kn.
Melalui praperadilan jilid III ini, tim hukum berharap hakim memberikan penilaian objektif terhadap keabsahan penghentian penyidikan.
Bagi pemohon, perkara tersebut tidak hanya menyangkut perubahan status hukum seseorang, tetapi juga kepastian hukum, batas kewenangan penyidik, dan penghormatan terhadap proses peradilan.***
Editor : Donny TabelakSumber : Radar Badung