100 Jurnalis dari 90 Negara Belajar Bersama Memahami Negeri Tirai Bambu
Radarbadung.jawapos.com- Jurnalis Jawa Pos Radar Bali berkesempatan mengikuti kegiatan China International Press Communication Center (CIPCC) yang berpusat di Beijing, Tiongkok. Berikut catatan perjalanan dari Negeri Tirai Bambu.
Sejak tiba di Tiongkok pada Senin (11/5) lalu, kegiatan yang saya lakukan belum terlalu banyak.
Dua hari pertama, saya lebih banyak beristirahat.
Penerbangan jarak jauh memang cukup menguras tenaga. Maklum, usia kini mendekati 40 tahun, sehingga kondisi fisik tak lagi seenerjik dulu.
Selebihnya, saya mengurus pembelian dan pendaftaran kartu SIM lokal Tiongkok.
Tujuannya untuk memudahkan komunikasi sekaligus menekan biaya.
Tarif layanan roaming dari penyedia jasa di Indonesia terbilang cukup mahal bagi anggaran saya.
Jadi, jika ada cara untuk berhemat, tentu tak ada salahnya ditempuh.
Kartu SIM ini ternyata menjadi salah satu gerbang utama untuk mengurus berbagai keperluan selama berada di Tiongkok.
Proses pengurusannya pun memiliki perbedaan mencolok jika dibandingkan dengan prosedur di Indonesia.
Di Indonesia, khususnya di Bali, Warga Negara Asing (WNA) dapat memperoleh kartu SIM dengan sangat mudah.
Begitu tiba di Bali, wisatawan sudah menjumpai banyak gerai penjualan kartu SIM di area terminal kedatangan internasional.
Wisatawan cukup menunjukkan paspor, nomor IMEI perangkat, serta mengisi data alamat tempat tinggal selama di Bali.
Petugas gerai akan membantu proses pendaftaran hingga selesai.
Umumnya, tersedia paket kartu SIM khusus wisatawan dengan harga berkisar antara Rp200 ribu hingga Rp400 ribu.
Hanya dalam waktu lima menit, kartu sudah aktif dan siap digunakan. Kondisinya sangat berbeda di Tiongkok.
Sepanjang perjalanan saya keluar dari Terminal Kedatangan Internasional Bandara Internasional Shanghai Pudong, saya sama sekali tidak menjumpai gerai penjualan kartu SIM.
Bahkan tempat penukaran mata uang pun tidak saya temukan. Entah karena kebetulan tidak ada, atau memang fasilitas tersebut tidak tersedia di area itu.
Hal serupa juga saya alami saat tiba di Bandara Internasional Ibu Kota Beijing; tak ada satu pun tempat yang menyediakan kartu SIM.
Supermarket di lingkungan kampus pun demikian. Bahkan di sekitar area kampus, tidak ada gerai yang melayani pembelian kartu SIM bagi wisatawan.
Meskipun di luar kawasan kampus, toko penjual perangkat telepon genggam cukup banyak beroperasi.
Kartu SIM baru berhasil saya urus pada Selasa (12/5) siang.
Bersama beberapa rekan wartawan asal kawasan Asia Pasifik, kami menuju Gedung Dongfeng yang terletak di sisi selatan kompleks kampus.
Jaraknya sekitar 10 menit berjalan kaki dari apartemen tempat saya tinggal di sisi barat kampus.
Sesampainya di lokasi, saya melihat sudah banyak jurnalis lain yang sedang mengantre untuk keperluan yang sama.
Proses pendaftarannya pun terasa unik. Kartu SIM dimasukkan ke dalam perangkat mesin khusus.
Setelah itu, pendaftar duduk menghadap kamera dan diminta melakukan serangkaian gerakan: menoleh ke kiri dan kanan, mengedipkan mata, hingga membuka mulut.
Terakhir, kami diminta membubuhkan tanda tangan di layar perangkat.
“Heboh juga ya cara buat kartu SIM di sini,” celoteh Nadia Ayu Soraya, rekan sesama jurnalis dari Indonesia yang juga berpartisipasi dalam program CIPCC 2026.
Saat tiba di tahap pembayaran, saya sempat terkejut dengan harganya.
Untuk masa aktif enam bulan dengan kuota data sekitar 50 Gigabyte, saya harus mengeluarkan biaya sebesar 400 Yuan, atau setara sekitar Rp1,04 juta.
Saya langsung teringat pada era tahun 2000-an, saat telepon genggam mulai umum digunakan di Indonesia.
Pada masa itu, harga kartu SIM bahkan sempat lebih mahal dibandingkan harga perangkat teleponnya sendiri.
Meski tarifnya tergolong tinggi, menurut beberapa kolega yang pernah berkunjung ke Tiongkok, Taiwan, maupun Makau, harga tersebut masih dianggap wajar.
Apalagi setelah memiliki nomor telepon lokal Tiongkok, pengurusan berbagai dokumen dan administrasi menjadi jauh lebih lancar.
Kepemilikan kartu SIM ini juga memudahkan akses keluar-masuk area kampus.
Cukup berjalan melewati gerbang dan melakukan pemindaian wajah, tanpa perlu membawa kartu akses khusus.
Pengurusan administrasi perbankan pun menjadi lebih sederhana.
Pihak bank selalu mewajibkan penggunaan nomor telepon Tiongkok sebagai acuan pendataan dan verifikasi identitas.
Sebagai tambahan, selama di Tiongkok saya juga membuka rekening bank untuk memudahkan transaksi keuangan.
Hal tersebut akan saya ceritakan secara terpisah di lain kesempatan.
Namun, ada hal penting yang perlu diketahui: dengan menggunakan kartu SIM lokal Tiongkok, akses ke sejumlah aplikasi terhalang.
Aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, Gmail, Google, hingga TikTok tidak dapat diakses secara langsung.
Pemerintah Tiongkok belum membuka akses terhadap layanan-layanan tersebut karena pengelolanya belum memenuhi ketentuan yang berlaku di wilayah hukum Tiongkok.
Aturan yang dimaksud serupa dengan ketentuan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang diterapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Indonesia.
“Pemerintah Tiongkok tidak membatasi akses. Tiongkok terbuka, selama platform digital bersedia mematuhi peraturan yang berlaku di Tiongkok,” ungkap Konsul Jenderal Tiongkok di Denpasar, Zhang Zhisheng, saat bertemu pada Rabu (29/4) lalu.
Lalu, apa solusinya? Alternatif pertama adalah menggunakan layanan roaming internasional dari penyedia jasa di Indonesia.
Pilihan lainnya, beralih menggunakan media sosial atau aplikasi pesan instan lain yang dapat diakses dan beroperasi di Tiongkok.
Tidak ada salahnya melakukan penyesuaian selama beberapa bulan, sambil turut mempelajari perkembangan teknologi yang ada di Negeri Tirai Bambu.***
Editor : Donny Tabelak