Bermula Negara Miskin, Negeri Tirai Bambu Kini Menjadi Raksasa Manufaktur Dunia
Radarbadung.jawapos.com- Jurnalis Jawa Pos Radar Bali, mendapat kesempatan mengikuti kegiatan China International Press Communication Center (CIPCC) yang berpusat di Beijing, Tiongkok.
Berikut catatan perjalanannya dari negeri tirai bambu.
Suasana ruang kuliah di Lide Building, Renmin University of China (RUC), Rabu (1/7), semula berlangsung tenang.
Namun, beberapa menit setelah Prof. Wang Yiwei mulai berbicara, layar presentasi berubah menjadi deretan angka yang membuat puluhan jurnalis dari Asia Pasifik, Afrika, Eropa Timur, dan Eropa Tengah terdiam.
"Pada 1978, China termasuk negara miskin," katanya.
Kalimat itu terdengar sederhana. Namun, data yang muncul sesudahnya menjelaskan betapa panjang perjalanan yang telah ditempuh negeri itu.
Saat itu, produk domestik bruto (PDB) per kapita Tiongkok hanya sekitar 1.562 dollar AS.
Bahkan, menurut Wang, angkanya masih berada di bawah rata-rata negara-negara Sub-Sahara Afrika yang mencapai sekitar 4.603 dollar AS.
Perekonomian Tiongkok kala itu berada di peringkat ke-134 dunia.
Hampir lima dekade kemudian, ceritanya berubah drastis.
Kini, Tiongkok menjelma menjadi salah satu mesin ekonomi terbesar dunia.
Pada 2023, produk domestik bruto negara itu mencapai 19,4 triliun dollar AS, hanya berada di bawah Amerika Serikat yang mencatat 26,9 triliun dollar AS.
Sektor manufakturnya bahkan telah melampaui gabungan negara-negara G7 yang meliputi Amerika Serikat, Italia, Inggris, Prancis, Jepang, Kanada, dan Jerman.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan memproyeksikan pada 2030 hampir 45 persen produksi manufaktur dunia berasal dari Tiongkok.
Bagi Wang Yiwei, Direktur Institute of International Affairs Renmin University of China sekaligus penasihat ahli China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), angka-angka tersebut bukan sekadar keberhasilan ekonomi.
Semuanya merupakan hasil dari pilihan jalan pembangunan yang berbeda.
Perkuliahan bertajuk “From Chinese Modernization to Modernization for All Countries” itu mengajak peserta memahami mengapa Tiongkok tidak menempuh jalur modernisasi ala Barat.
“Tiongkok mencari jalannya sendiri untuk keluar dari kemiskinan,” ujar Wang.
Ia kemudian mengutip pidato Mao Zedong pada 1954, lima tahun setelah Republik Rakyat Tiongkok berdiri.
Saat itu, Mao mengakui negaranya bahkan belum mampu memproduksi mobil, pesawat terbang, tank, maupun traktor.
“Apa yang bisa kita manufaktur saat ini? Kita bisa membuat meja dan kursi, cangkir teh, dan teko teh, kita bisa menanam biji-bijian, menggiling tepung, dan memproduksi kertas. Tetapi kita tidak bisa membuat satu pun mobil, pesawat terbang, tank, atau traktor,” demikian kutipan Mao yang ditampilkan Wang pada slide perkuliahannya.
Dari titik itulah, menurut Wang, Tiongkok memilih membangun fondasi industrinya sendiri.
Ia mencontohkan industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang kini menjadi salah satu simbol kemajuan manufaktur Tiongkok.
Di pabrikan mobil milik Xiaomi misalnya. Kecepatan produksinya, kata dia, bahkan mampu menghasilkan satu unit mobil setiap tiga menit.
Namun, bagi Wang, modernisasi tidak dimulai dari pabrik.
Ia justru menyebut kepastian kebijakan dan koordinasi pemerintah sebagai fondasi utama.
Setelah arah pembangunan ditetapkan, pemerintah membangun infrastruktur, membuka konektivitas perdagangan, mendorong aktivitas ekonomi, lalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau fondasinya kuat, ekonomi akan bergerak dengan sendirinya,” ujar Wang.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur di Tiongkok juga dipercepat oleh sistem reformasi pertanahan.
Seluruh tanah pada prinsipnya berada dalam kepemilikan negara atau kolektif sehingga ketika pemerintah membutuhkan lahan untuk kepentingan publik, proses pengadaan dapat dilakukan melalui mekanisme hukum dan negosiasi dengan masyarakat.
Di sisi lain, Wang mengingatkan negara-negara berkembang agar tidak terjebak dalam apa yang ia sebut sebagai “middle technologies trap”.
Menurutnya, ketergantungan terhadap teknologi inti milik negara lain akan membuat suatu negara sulit berkembang karena selalu bergantung pada pemilik teknologi tersebut.
“Ketika suatu negara bergantung pada teknologi kunci dari negara lain, sampai kapan pun negara itu akan tertahan dan bergantung pada negara lain. Karena itu Tiongkok berusaha mengembangkan teknologinya sendiri,” ujarnya.
Ia bahkan menilai, langkah tersebut membuat Tiongkok mampu mengejar bahkan melampaui sejumlah negara industri yang lebih dahulu berkembang.
Di sela-sela pemaparannya, Wang menyisipkan sebuah gambaran sederhana tentang budaya belajar masyarakat Tiongkok.
Ia menyebut ada ungkapan yang cukup populer: ketika makan, kedua tangan orang Tiongkok tidak pernah diam.
Satu tangan memegang sumpit, sementara tangan lainnya memegang buku untuk dibaca.
Kini buku itu mungkin telah berganti menjadi telepon pintar, tetapi semangat untuk terus belajar, menurutnya, tetap sama.
Sesi diskusi berlangsung semakin hangat ketika seorang peserta menanyakan mengenai Great Firewall, sistem penyaringan internet yang diterapkan pemerintah Tiongkok.
Wang menjawab, kebijakan tersebut saat ini masih dipertahankan sebagai upaya melindungi warga dari ancaman pencurian data pribadi.
Namun, ia melontarkan prediksi yang memancing perhatian seluruh peserta.
“Saya yakin dalam beberapa tahun ke depan, bukan Tiongkok yang membutuhkan firewall. Justru negara-negara lain yang akan memasang firewall terhadap teknologi Tiongkok,” katanya.
Bagi para jurnalis yang memenuhi ruang kuliah pagi itu, pelajaran terbesar mungkin bukan sekadar tentang angka pertumbuhan ekonomi atau besarnya kapasitas manufaktur.
Melainkan tentang keyakinan sebuah negara untuk membangun jalannya sendiri—tanpa merasa harus selalu mengikuti jejak yang pernah ditempuh orang lain.***
Editor : Donny Tabelak