Melihat Cara Tiongkok Merawat Keberagaman Etnis Lewat Pendidikan
Radarbadung.jawapos.com- Jurnalis Jawa Pos Radar Bali, mendapat kesempatan mengikuti kegiatan China International Press Communication Center (CIPCC) yang berpusat di Beijing, Tiongkok.
Berikut catatan perjalanannya dari negeri tirai bambu.
Ketika nama Tiongkok disebut, banyak orang membayangkan sebuah negara dengan identitas yang seragam.
Namun, di balik citra itu, negeri berpenduduk lebih dari 1,4 miliar jiwa tersebut justru dihuni oleh puluhan kelompok etnis dengan bahasa, budaya, dan cara hidup yang berbeda-beda.
Keberagaman itulah yang menjadi salah satu materi penting dalam perkuliahan yang diikuti para jurnalis peserta China International Press Communication Center (CIPCC) yang berasal dari kawasan Asia Pasifik, Afrika, Karibia, dan Eropa.
Bertempat di ruang kuliah Lide Building Renmin University of China (RUC), Prof. Keyong He, Guru Besar Foreign Studies Minzu University of China, mengajak peserta memahami bagaimana pemerintah Tiongkok mengelola masyarakat multietnis melalui kebijakan yang berorientasi pada pendidikan.
Kuliah bertajuk “Perkembangan Wilayah Etnis Minoritas di China: Kebijakan dan Praktik dengan Penekanan Khusus pada Pendidikan” itu tidak hanya membahas statistik, tetapi juga memperlihatkan bagaimana perubahan sosial, pembangunan, dan pendidikan menjadi instrumen untuk menjaga persatuan di negara dengan bentang wilayah yang sangat luas.
Keyong He memulai paparannya dengan menunjukkan perubahan demografi Tiongkok dalam hampir dua dekade terakhir.
Sekitar 17 tahun lalu, hampir 70 persen penduduk Tiongkok tinggal di kawasan pedesaan.
Namun, berdasarkan pendataan pada 2021, sekitar 63 persen penduduk kini hidup di kawasan perkotaan.
Urbanisasi diyakini membuka lebih banyak peluang ekonomi, akses pendidikan, serta layanan publik yang semakin merata.
“Ini peluang yang sangat bagus bagi Tiongkok,” ujarnya.
Meski demikian, perkembangan itu tidak menghapus fakta bahwa Tiongkok merupakan negara yang sangat beragam secara etnis.
Saat ini terdapat 56 kelompok etnis yang diakui secara resmi.
Etnis Han menjadi kelompok terbesar dengan jumlah sekitar 91,46 persen dari total populasi.
Sementara itu, 55 kelompok lainnya dikategorikan sebagai ethnic nationalities atau kelompok etnis minoritas.
Kelompok minoritas terbesar adalah etnis Zhuang yang bermukim di wilayah selatan China dengan jumlah sekitar 16 juta jiwa.
Sebaliknya, etnis Lhoba menjadi kelompok terkecil dengan populasi sekitar 3.000 orang yang tinggal di kawasan dekat Tibet.
Keberagaman itu juga tercermin dalam bahasa.
Sebanyak 53 kelompok etnis memiliki bahasa sendiri, sementara 23 di antaranya memiliki sistem tulisan.
Kelompok lainnya menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa komunikasi.
Keyong He kemudian mengangkat kisah bahasa Manchu yang pernah berjaya sekitar 300 tahun silam.
Kala itu, berbagai dokumen resmi pemerintahan ditulis menggunakan bahasa tersebut.
Namun, seiring berjalannya waktu, bahasa Manchu nyaris punah.
Kini hanya kalangan akademisi tertentu yang masih mempelajarinya, terutama untuk membaca naskah-naskah sejarah.
Ia juga menyinggung perkembangan bahasa Indonesia di kawasan Taiwan.
Menurut dia, bahasa Indonesia semakin banyak digunakan, terutama karena jumlah warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah tersebut telah melampaui 500.000 orang, khususnya di kawasan timur Taiwan.
Keyong He menjelaskan bahwa proses identifikasi etnis di China berlangsung cukup panjang.
Sebelum dilakukan pendataan resmi, tercatat lebih dari 400 kelompok masyarakat mengklaim identitas etnis yang berbeda.
Untuk mengakhiri kerancuan penamaan sekaligus memastikan kesetaraan hak, pemerintah melakukan identifikasi etnis pada periode 1950 hingga 1987.
Penetapan kelompok etnis mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari bahasa, wilayah geografis, kehidupan ekonomi, hingga aspek psikologis seperti kepercayaan, agama, dan identitas budaya.
Lebih lanjut disebutkan, sebagian besar kelompok etnis minoritas tinggal di kawasan perbatasan, pegunungan bersalju, gurun, hingga wilayah yang membeku pada musim tertentu.
Banyak di antara kawasan tersebut memiliki ekosistem yang masih sangat terjaga dan menjadi destinasi wisata alam.
Namun, kondisi geografis tersebut juga menghadirkan tantangan tersendiri karena akses infrastruktur, pendidikan, maupun layanan publik tidak semudah di wilayah perkotaan.
“Saat ini Provinsi Yunnan di selatan Tiongkok menjadi daerah yang paling beragam. Mereka memiliki 26 kelompok etnis,” ungkapnya.
Menurut Prof. He, sejak dekade 1950-an pemerintah China menjadikan sistem otonomi daerah bagi kelompok etnis sebagai salah satu fondasi politik nasional.
Berbagai regulasi kemudian disusun untuk menjamin persatuan nasional, kesetaraan antaretnis, partisipasi dalam pengambilan keputusan, pembangunan ekonomi wilayah minoritas, pelestarian budaya, hingga peningkatan akses pendidikan.
Di sejumlah wilayah otonom, seperti Inner Mongolia, pemerintah memberikan pendidikan gratis selama 13 hingga 15 tahun.
Kebijakan itu membuat kelompok etnis minoritas memperoleh dukungan pendidikan yang bahkan lebih besar dibanding kelompok mayoritas.
Pemerintah juga menyediakan sedikitnya 100.000 sekolah dasar, sekitar 12.000 sekolah menengah, serta lebih dari 200 perguruan tinggi yang melayani kebutuhan pendidikan masyarakat dari berbagai kelompok etnis.
Tidak hanya itu, terdapat unit administrasi khusus yang menangani pendidikan etnis, dukungan pembiayaan dan subsidi, hingga model pembelajaran yang disesuaikan dengan bahasa dan budaya setempat.
Bahkan, lebih dari 100 sekolah menjalankan program pendampingan satu lawan satu untuk membantu siswa dari kelompok etnis minoritas agar memperoleh kesempatan belajar yang setara.***