Belajar Memahami Cara Tiongkok Membangun Narasi di Mata Audiens Global
Radarbadung.jawapos.com- Jurnalis Jawa Pos Radar Bali, mendapat kesempatan mengikuti kegiatan China International Press Communication Center (CIPCC) yang berpusat di Beijing, Tiongkok.
Berikut catatan perjalanannya dari negeri tirai bambu.
Derasnya arus informasi global, menuntut setiap negara memiliki cara sendiri dalam menceritakan dirinya kepada dunia.
Tiongkok memilih memulainya dari sebuah kata yang sederhana, yakni governance atau tata kelola.
Hal itu mencuat dalam perkuliahan bertajuk "Wisdom in Governance" yang diikuti puluhan jurnalis peserta China International Press Communication Center (CIPCC) dari kawasan Asia Pasifik, Karibia, Afrika, dan Eropa di Lide Building, Renmin University of China, Beijing, Senin (13/7).
Materi tersebut disampaikan oleh Yunfei Zhao, reporter China Global Television Network (CGTN), yang kerap meliput agenda kemitraan antara Tiongkok dengan negara-negara berkembang.
Zhao memaparkan bagaimana media internasional milik Tiongkok membingkai pemberitaan mengenai negaranya dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional.
Menurut Zhao, dalam menyampaikan berbagai isu mengenai Tiongkok, CGTN tidak semata mengandalkan pendekatan jurnalistik konvensional.
Ada empat dokumen strategis atau white paper yang menjadi pijakan utama dalam memahami arah kebijakan negara.
Dokumen pertama adalah Global Development Initiative (GDI) yang diperkenalkan pada 2021.
Selanjutnya Global Security Initiative (GSI) pada 2022, Global Civilization Initiative (GCI) pada 2023, dan yang terbaru Global Governance Initiative (GGI) yang diluncurkan pada 2025.
Keempat dokumen tersebut, kata Zhao, menjadi kerangka besar dalam menjelaskan posisi Tiongkok terhadap berbagai tantangan global, mulai dari pembangunan ekonomi hingga hubungan antarperadaban.
Ia menjelaskan, melalui Global Development Initiative, Tiongkok menempatkan delapan sektor sebagai prioritas kerja sama internasional.
Delapan bidang tersebut meliputi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, respons terhadap pandemi dan distribusi vaksin, pembiayaan pembangunan, perubahan iklim dan pembangunan hijau, industrialisasi, ekonomi digital, serta konektivitas digital.
“Tiongkok sangat menghormati suara-suara dari negara berkembang. Kami juga sangat menanti APEC untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di kawasan Asia Pasifik,” ujar Zhao.
Komitmen itu, menurutnya, tercermin dari konsistensi Tiongkok dalam mendorong kerja sama melalui berbagai forum multilateral.
Beberapa di antaranya adalah BRICS yang pernah digelar di Tiongkok pada 2017, Shanghai Cooperation Organization (SCO), Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Hangzhou pada 2016, hingga forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang tahun ini kembali menjadi perhatian Beijing sebagai salah satu agenda penting diplomasi ekonomi kawasan.
Tidak hanya berbicara mengenai hubungan antarnegara, Zhao juga menyinggung pengalaman domestik Tiongkok dalam mengentaskan kemiskinan.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah Tiongkok pernah mengerahkan lebih dari tiga juta kader Partai Komunis Tiongkok (CPC) untuk tinggal di desa-desa yang menjadi kantong kemiskinan.
Tugas mereka bukan sekadar menyalurkan bantuan, melainkan mengidentifikasi akar persoalan yang dihadapi setiap desa sebelum menentukan solusi yang paling sesuai.
Pendekatan tersebut kemudian melahirkan berbagai model pembangunan berbasis potensi lokal.
Di sejumlah wilayah penghasil teh, misalnya, masyarakat tidak lagi hanya menjual daun teh sebagai bahan mentah.
Pemerintah mendorong hadirnya industri pengolahan di tingkat desa sehingga nilai tambah produk meningkat, lapangan kerja bertambah, dan perputaran ekonomi tetap terjadi di desa.
Selain pembangunan ekonomi, Zhao menjelaskan bahwa Tiongkok juga berupaya membangun hubungan antarbangsa melalui Global Civilization Initiative.
Inisiatif tersebut bertumpu pada empat prinsip utama, yakni penghormatan terhadap keberagaman peradaban, menjunjung nilai-nilai bersama umat manusia, menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan inovasi, serta memperkuat pertukaran masyarakat antarnegara (people-to-people exchange).
Bagi para jurnalis peserta CIPCC, kuliah tersebut bukan hanya memperkenalkan berbagai kebijakan luar negeri Tiongkok.
Lebih dari itu, kami diajak memahami cara negara itu membangun narasi mengenai dirinya sendiri.
Bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan membangun kemitraan, mengurangi kemiskinan, dan membuka ruang dialog dengan berbagai peradaban di dunia.***
Editor : Donny TabelakSumber : Radar Badung