Dari Kaki Himalaya, Mencari Titik Temu antara Pariwisata dan Pelestarian Alam
Radarbadung.jawapos.com- Jurnalis Jawa Pos Radar Bali, mendapat kesempatan mengikuti kegiatan China International Press Communication Center (CIPCC) yang berpusat di Beijing, Tiongkok.
Berikut catatan perjalanannya dari negeri tirai bambu.
Jas, kemeja putih, dan dasi menjadi “seragam wajib” kami pagi itu.
Seperti liputan konferensi-konferensi internasional lain di Tiongkok, penampilan formal menjadi bagian dari etika yang harus dipatuhi setiap jurnalis, termasuk saya.
Untungnya, kami tak perlu terburu-buru mengejar kendaraan. Lokasi “The 5th China Xizang Trans-Himalaya Forum for International Cooperation” hanya berjarak beberapa menit berjalan kaki dari hotel tempat rombongan China International Press Communication Centre (CIPCC) menginap di Kota Linzhi, Provinsi Xizang (Tibet), Jumat (17/7/2026).
Udara pegunungan yang dingin masih menyelimuti jalanan ketika para delegasi mulai berdatangan.
Ada diplomat, akademisi, pelaku usaha, hingga pakar perubahan iklim. Mereka berkumpul di Hotel Hilton Linzhi untuk membicarakan masa depan kawasan Himalaya.
Pilihan menjadikan Linzhi sebagai tuan rumah bukan tanpa alasan. Kota yang dijuluki “Swiss-nya Tibet” itu berada di kaki Pegunungan Himalaya, kawasan yang menyimpan cadangan air terbesar di dunia setelah Kutub Utara dan Selatan, sekaligus menjadi rumah bagi jutaan penduduk di Asia.
Di dalam ruang konferensi, layar LED raksasa berwarna biru mendominasi ruangan. Logo Trans-Himalaya Forum terpampang di bagian atas panggung, sementara deretan bendera negara peserta menjadi penanda bahwa forum ini bukan sekadar agenda regional.
Negara-negara yang memiliki keterkaitan dengan bentang Himalaya seperti Nepal, Pakistan, Bhutan, Myanmar, Sri Lanka, hingga para pakar internasional duduk berdampingan membahas isu yang sama, bagaimana menjaga kawasan pegunungan terbesar di dunia tanpa mengorbankan pembangunan ekonomi.
Bagi saya, suasana itu terasa berbeda dibanding forum-forum yang sebelumnya diikuti selama berada di Tiongkok.
Jika sebagian besar konferensi membahas ekonomi, investasi, atau teknologi, forum di Linzhi justru membawa diskusi ke persoalan yang jauh lebih mendasar, hubungan manusia dengan alam.
Sekretaris Komite Partai Wilayah Otonom Xizang, Wang Junzheng, membuka forum dengan menggambarkan arah pembangunan Tibet yang kini bertumpu pada dua pilar yang berjalan beriringan: pertumbuhan ekonomi dan pelestarian ekologi.
Menurut Wang, pembangunan kawasan perbatasan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi bagian penting dari strategi nasional Tiongkok. Namun, seluruh kebijakan itu, kata dia, harus tetap berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.
Ia menyebut Tibet masih berada dalam tahap pembangunan yang menempatkan konservasi ekologi sebagai fondasi utama.
Di tengah perubahan iklim global dan tekanan terhadap lingkungan yang semakin besar, pemerintah memilih mempertahankan filosofi pembangunan hijau sebagai arah kebijakan jangka panjang.
“Pembangunan ekonomi harus berjalan harmonis dengan perlindungan lingkungan. Kami berpegang pada filosofi pembangunan yang berpusat pada rakyat sekaligus menjaga kelestarian alam,” ujarnya.
Wang juga memaparkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir pendapatan masyarakat Tibet terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 7,4 hingga 9,7 persen per tahun.
Pertumbuhan tersebut, menurutnya, berjalan seiring dengan stabilitas sosial, persatuan antaretnis, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
Ia menegaskan, di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, pembangunan berkualitas tinggi akan tetap menjadi prioritas dengan memperkuat perlindungan ekologi, pelayanan publik, kesehatan, hingga pembangunan kawasan perbatasan.
Perspektif berbeda disampaikan Neo Gim Huay, Managing Director and Chair of Greater China, World Economic Forum.
Baginya, masa depan pariwisata tidak lagi cukup diukur dari jumlah wisatawan atau besarnya investasi yang masuk.
Yang jauh lebih penting adalah bagaimana masyarakat lokal memperoleh manfaat tanpa kehilangan identitas budaya maupun kualitas lingkungannya.
Neo menilai pariwisata masa depan harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton.
Pegunungan, sungai, hutan, musik, sejarah, hingga tradisi lokal, menurutnya, bukan komoditas yang bisa dijual begitu saja.
Seluruh unsur tersebut harus dipelihara sebagai bagian dari pengalaman yang utuh.
"Pariwisata bukan hanya tentang mengunjungi suatu destinasi. Ini adalah pengalaman untuk menemukan alam, budaya, sejarah, sekaligus membangun hubungan antarmanusia," katanya.
Karena itu, ia mendorong setiap daerah memanfaatkan teknologi, data, serta infrastruktur cerdas untuk mengelola destinasi wisata secara berkelanjutan.
Namun, teknologi tidak boleh menggeser peran masyarakat.
Sebaliknya, pelaku usaha lokal harus memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh melalui promosi budaya, pengembangan produk lokal, hingga penguatan identitas daerah.
Sepanjang forum berlangsung, saya menangkap satu benang merah dari hampir seluruh pembicara.
Tidak ada lagi pertentangan antara ekonomi dan lingkungan.
Yang dibicarakan bukan bagaimana memilih salah satunya, melainkan bagaimana keduanya bisa berjalan beriringan.***
Editor : Donny TabelakSumber : Radar Badung