Melihat Strategi Tiongkok Melakukan Deradikalisasi Lewat Pendidikan dan Infrastruktur
Radarbadung.jawapos.com-Jurnalis Jawa Pos Radar Bali, mendapat kesempatan mengikuti kegiatan China International Press Communication Center (CIPCC) yang berpusat di Beijing, Tiongkok.
Berikut catatan perjalanannya dari negeri tirai bambu.
Pintu ruang pameran itu terbuka. Di baliknya, bukan lukisan atau benda-benda bersejarah yang menyambut.
Sebaliknya, deretan bom pipa, senjata api rakitan, tabung gas yang dimodifikasi, hingga foto-foto dokumentasi aksi kekerasan memenuhi setiap sudut ruangan.
Benda-benda itu menjadi pengingat bahwa Xinjiang pernah melewati babak panjang yang penuh luka akibat terorisme dan ekstremisme.
Suasana itu menyambut rombongan kecil jurnalis peserta China International Press Communication Center (CIPCC) saat berkunjung ke Exhibition on the Fight Against Terrorism and Extremism in Xinjiang di Kota Urumqi, Provinsi Xinjiang, Tiongkok.
Berbeda dengan kunjungan ke sejumlah provinsi lain, lawatan ke Xinjiang hanya diikuti lima jurnalis.
Selain saya dari Indonesia, rombongan hanya terdiri atas masing-masing seorang jurnalis dari Pakistan, Arab Saudi, Turkmenistan, dan Azerbaijan.
Xinjiang dipilih bukan tanpa alasan. Provinsi yang terletak di ujung barat laut Tiongkok itu dikenal sebagai wilayah dengan populasi muslim terbesar di negara tersebut.
Wilayah ini juga dihuni beragam kelompok etnis dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda.
Di ruang pameran itulah pemerintah Tiongkok menjelaskan perjalanan panjang Xinjiang dalam menghadapi aksi terorisme dan ekstremisme.
Berbagai barang bukti dipajang di balik etalase kaca. Mulai bom pipa, senjata rakitan, hingga tabung gas yang disebut pernah digunakan dalam aksi kekerasan.
Dinding-dinding ruangan dipenuhi kronologi berbagai insiden, lengkap dengan foto korban, kerusakan bangunan, dan dokumentasi penanganan aparat.
Berdasarkan informasi yang ditampilkan dalam pameran, Xinjiang mengalami puluhan aksi kekerasan selama lebih dari dua dekade.
Pemerintah Tiongkok mencatat, sejak April 1990 hingga 28 Desember 2016 terjadi 52 aksi terorisme dan kekerasan.
Sebagian besar berlangsung di Xinjiang. Sejumlah kasus disebut melibatkan kelompok ekstremisme yang berasal dari wilayah tersebut.
Bagi pemerintah Tiongkok, penindakan hukum saja dinilai tidak cukup. Karena itu, pendekatan deradikalisasi kemudian diperkuat melalui berbagai kebijakan sosial.
Persatuan antaretnis menjadi salah satu fondasi utama yang terus didorong.
Di provinsi yang dihuni berbagai kelompok masyarakat itu, pemerintah berupaya memperkuat identitas kebangsaan melalui pendidikan, pelestarian budaya, serta pembangunan ekonomi.
Pada saat yang sama, pembangunan infrastruktur juga dipercepat untuk membuka akses investasi dan lapangan pekerjaan.
Harapannya, meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat mengurangi faktor-faktor yang dinilai berpotensi memicu lahirnya paham ekstrem.
Pandangan tersebut mendapat perhatian Beberg Arif, jurnalis asal Pakistan yang turut mengikuti kunjungan tersebut.
Menurutnya, pendekatan yang diterapkan Tiongkok memperlihatkan bahwa penanganan terorisme tidak hanya mengandalkan aspek keamanan.
“Pendekatan yang dilakukan Tiongkok sangat masuk akal. Terorisme dan ekstremisme tidak bisa semata-mata dilawan dengan kekerasan. Akar persoalannya juga harus diselesaikan, terutama masalah sosial dan ekonomi. Memang membutuhkan waktu yang panjang, tetapi hasilnya akan sangat terasa,” ujarnya.
Bagi kami para jurnalis, kunjungan ke ruang pameran itu bukan sekadar melihat deretan barang bukti.
Lewat museum tersebut, kami berusaha memahami bagaimana Tiongkok memandang terorisme sebagai persoalan yang harus ditangani melalui pendekatan komprehensif. Mulai dari penegakan hukum, pendidikan, pembangunan ekonomi, hingga penguatan persatuan masyarakat.***
Sumber : Radar Badung