Radarbadung.jawapos.com- Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus merespon serius terkait adanya dugaan penimbunan untuk dioplos gas 3 Kg di beberapa lokasi di Bali.
Isu yang diduga dilakukan oleh beberapa penyalur ini awalnya di-share oleh mantan Komisioner KPU RI asa Bali, I Gusti Putu Artha di media sosial Facebook.
Terkait hal ini, Area Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi membenarkan telah menerima adanya informasi di media sosial tersebut.
Usai menerima informasi adanya pengoplosan gas elpiji, pihaknya langsung melakukan penelusuran mendalam
”Betul, kami juga sudah terinfo dan tim di lapangan juga sedang menemukenali lembaga penyalur yang dmaksud," katanya saat dikonfirmasi Kamis kemarin (20/8).
Namun, untuk mengungkap lebih dalam terkait adanya dugaan ini, pihaknya masih perlu melakukan penelusuran lebih jauh lagi.
”Jika ada informasi lebih spesifik tentunya akan lebih mudah menerapkan sanksi pembinaan," bebernya.
Sebelumnya, I Gusti Putu Artha mengunggah tulisan di laman faceboonya berjudul 'Membongkar Mafia Gas Elpiji 3 KG'.
Dalam ulasannya dia menyebut dirinya mendapatkan informasi dari dua orang relawan yang mengungkap terkait seluk beluk mafia gas elpiji 3 KG.
Dalam tulisannya itu, Putu Artha juga mengungkap jika seorang dari dua relawan itu bahkan sempat mengajak dirinya untuk mengintip langsung ke lokasi yang diduga dijadikan tempat pengoplosan gas.
Disebutkan bahwa dari dua orang sumber itu, dirinya juga diberitahu bahwa ada lima lokasi yang diduga menjadi tempat pengoplosan besar di Bali.
Lima lokasi tersebut terletak di Gianyar, di Badung 2 lokasi, Tabanan dan Jembrana. Lanjut dia, berdasarkan informasi dari sumber itu, pola mafia dimulai dari SPBE.
Seharusnya, kata dia, jalur distribusi gas LPG 3 kg bermula dari PT Pertamina yang mengirimkan gas ke Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPBE) untuk diisi ke tabung.
Pendistribusianalu disalurkan ke agen, kemudian ke pangkalan resmi (sub-pangkalan), dan akhirnya langsung ke konsumen akhir.
”Namun dari 9 SPBE di Bali patut diduga terjadi praktek kotor di SPBE. SPBE, kata sumber saya, menjual 5000-6000 tabung jatah publik ke sebuah PT dengan harga Rp 16.000 per tabung. PT resmi ini membawa tabung 3 kg itu ke lokasi pengoplosan. Diopolos ke 12 dan 50 kg," tulisnya.
Lanjut dia, jika dari 9 SPBE itu anggap saja 5 yang nakal, berarti ada 25.000 tabung 3 tak beredar di masyarakat karena diplos per harinya.
Dengan adanya praktik ini, jika diakumulasi ada 25 ribu tabung yang dioplos, maka mafia menikmati keuntungan Rp 2.65 miliar per hari. Hal ini berdasarkan penjabaran dari informasi sumber tersebut.
Atas adanya informasi dari para sumber, Putu Artha pun langsung menghubungi dua pejabat terkait untuk berdiskusi terkait rencana penggerebekan.
Sayangnya, para pejabat yang dihubunginya tak bisa berbuat lebih banyak karena praktik ini diduga dibekingi oleh aparat.
”Atas fakta ini saya menelpon dua pejabat. Keduanya langsung ketakutan tatkala saya mengajak diskusi solusi kasus ini terutama rencana penggerebekan. Saya memahami ketakutan dua pejabat itu, karena banyak oknum aparat yang jadi beking oplosan ini (statemen ini terjelaskan kenapa harus Mabes Polri menggerebek ke Bali bukan Polda atau Polres)," tulisnya.
Dengan adanya dugaan praktik oplos gas ini, dirinya menyebut hal ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Bali.
Rakyat jadi kesulitan untuk mencari gas yang dimana harganya juga cukup mahal di tingkat pengecer.
”Saya bisa membayangkan jeritan warga Nusa Penida yang selain langka juga hargnya tembus Rp 40 ribu per tabung. Juga terjadi Gerokgak Buleleng. Mafia kayak begini yang harusnya dikutuk. Selanjutnya? Saya sedang merumuskan langkah berikutnya dengan cermat. Target saya tiga hari ke depan distribusi gas elpiji 3 kg HARUS NORMAL! Tunggu saja gebrakan berikutnya," tegas Putu Artha.
Dikonfirmasi via telpon, Rabu (20/8), Putu Artha mengaku saat ini dirinya sedang berada di Jakarta untuk mempersiapkan laporan langsung ke pusat.
Hal ini dilakukannya karena kurangnya kepercayaannya terhadap pejabat yang ada di daerah dan elemen terkait lainnya.
”Saya tidak percaya pejabat di daerah, semua element. Karena saya sudah punya pengalaman soal ini di banyak tempat tali temalinya ini mengaitkan satu sama lain. Pertanyaan sederhananya siapa yang tak menjamin orang pertaminanya tidak terlibat? Setelah dua bulan teriak-teriak gas langka kok tidak ada pergerakan dari Pertamina, boleh dong saya curiga orang pertamina juga terlibat membiarkan semua ini," urainya.
Dengan kurangnya kepercayaan terhadap pejabat di daerah, Putu Artha menyebut dirinya akan menggunakan jaringannya di jalur pusat secara langsung. Tak hanya ke Mabes Polri, dia juga akan memberikan informasi ini ke Istana Presiden.
Oleh karena itu, kata Putu Artha, menuntaskan semua ini harus by pass lewat jalur atas. Langsung ke mabes Polri, langsung di Istana Kepresidenan.
" Kebetulan masih punya link-link di sana yng masih bisa dimainkan saya sedang kompilasi data saja ini. Semua ada data video lengkap semua. Dan sumber-sumber saya di lapangan ini sedang menambahkan datanya yang ada di beberapa titik itu," pungkasnya.***