Radarbadung.jawapos.com- Pemerintah Indonesia telah mengambil sikap tegas dengan membatalkan seluruh visa delegasi atlet Israel, yang dijadwalkan mengikuti ajang Artistic Gymnastics World Championship 2025 di Jakarta.
Keputusan ini merupakan manifestasi konsistensi Indonesia terhadap amanat konstitusi dan dukungan penuh terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengonfirmasi bahwa pemerintah tidak akan menerbitkan visa bagi atlet Israel.
Penegasan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan sikap politik luar negeri Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan.
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, juga membenarkan bahwa visa untuk total 12 anggota kontingen Israel telah dibatalkan.
Pembatalan ini, menurut Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, dilakukan sebagai tindak lanjut atas inisiatif dan permohonan resmi dari pihak penjamin.
“Berdasarkan permohonan resmi dari pihak penjamin, dapat kami konfirmasi bahwa seluruh visa delegasi Israel saat ini telah dibatalkan,” kata Agus, Kamis (9/10/2025).
Pihak Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia, dulu bernama Persani dan sekarang bernama Federasi Gimnastik Indonesia (FGI), mengajukan permohonan pembatalan visa seluruh delegasi Israel melalui surat bernomor 442/LTR-JAGOC2025-FGI/X/2025.
Pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengabulkan permohonan pembatalan visa itu.
“Seluruh proses keimigrasian telah berjalan transparan dan akuntabel sesuai peraturan, dan pembatalan visa ini merupakan tindak lanjut atas inisiatif dan permohonan resmi dari pihak penjamin,” kata Agus.
Penolakan ini tidak terlepas dari gelombang protes dan desakan dari berbagai pihak di dalam negeri, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga Gubernur Jakarta Pramono Anung.
Sekadar diketahui, Indonesia secara historis tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan secara teguh mendukung Palestina.
Menko Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan kontak apapun dengan Israel hingga mereka mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Penolakan ini dianggap sebagai wujud nyata keberpihakan Indonesia pada kemanusiaan dan amanat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Gubernur Jakarta Pramono Anung secara terbuka menolak kehadiran atlet Israel, khawatir kedatangan mereka akan memicu kemarahan publik, mengingat situasi konflik di Gaza dan sikap keras Presiden Prabowo Subianto di forum PBB yang mengecam kekejaman Israel.
Meskipun pembatalan visa ini menuai kekhawatiran terkait potensi sanksi dari Federasi Gimnastik Internasional (FIG), pemerintah menyatakan menghargai dan mendukung penuh upaya Federasi Gimnastik Indonesia (FGI) sebagai penyelenggara.
Sikap tegas Indonesia ini bukanlah yang pertama. Sejarah mencatat, Indonesia pernah menolak kehadiran atlet Israel pada Asian Games 1962, yang kala itu berujung sanksi dari Komite Olimpiade Internasional (IOC).
Keputusan ini menggarisbawahi bahwa bagi Indonesia, prinsip moral, konstitusi, dan solidaritas kemanusiaan tetap menjadi pedoman utama di atas pertimbangan teknis penyelenggaraan World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta.
Pihak penyelenggara kini perlu berkoordinasi dengan FIG terkait implikasi dari kebijakan pemerintah.***
