Radarbadung.jawapos.com- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dengan tegas membantah pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jawa Barat mengendap di bank senilai Rp 4,17 triliun.
Bantahan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi sebagai respons atas data dari Kementerian Keuangan yang dirilis per 15 Oktober 2025.
Dalam keterangannya, Dedi Mulyadi menyebut telah melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi kas daerah.
Ia memastikan bahwa dana Pemprov Jabar tidak mencapai angka yang diklaim oleh Kemenkeu, apalagi disimpan dalam bentuk deposito.
"Kondisi keuangan di Provinsi Jawa Barat. Hari ini uang yang tersedia di Provinsi Jawa Barat dan tersimpan di BJB atau Bank Jabar Banten itu sebesar Rp 2.418.701.749.621 (sekitar Rp 2,4 triliun). Uang itu tersimpan dalam bentuk giro, bukan deposito," tegas Dedi Mulyadi, Selasa (21/10/2025).
Dedi menilai, jika pemerintah daerah benar-benar menyimpan uang dalam bentuk deposito, hal tersebut adalah masalah karena menunjukkan ketidakmampuan dalam mengelola keuangan publik.
Ia juga menekankan bahwa dana dalam jumlah besar yang mengendap di bank akan menghambat peredaran uang dan membuat ekonomi daerah menjadi "kering."
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa dana sekitar Rp 2,4 triliun yang tersisa di kas daerah tersebut justru tidak mencukupi untuk kebutuhan belanja yang harus dibayarkan di bulan berjalan.
"Pembayaran yang untuk bulan ini (Oktober 2025) itu sekitar Rp 5 triliun. Artinya masih kurang gitu lho," jelas Dedi.
Kekurangan dana tersebut, kata Dedi, digunakan untuk membayar kontrak-kontrak pekerjaan Pemda Jabar, seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, penerangan jalan umum (PJU), pembangunan ruang kelas baru, hingga perbaikan gedung.
"Dari mana menutup kekurangan uangnya itu? Kami menunggu pendapatan dana transfer pusat dan menunggu juga dana-dana yang diperoleh dari pendapatan Provinsi Jawa Barat," tambahnya, sembari menyinggung masih adanya dana bagi hasil (DBH) tahun 2024 yang belum lunas dibayarkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 191 miliar.
Baca Juga: Balap Liar Disertai Taruhan Besar-besaran di Jalan Raya, Polres Karangasem Gencarkan Patroli
Untuk menepis opini negatif yang muncul di masyarakat, Dedi Mulyadi menantang Menkeu Purbaya untuk membuka data secara transparan terkait daerah mana saja yang memiliki dana APBD mengendap, terutama dalam bentuk deposito.
"Saya tantang Pak Menkeu untuk buka datanya. Sebut saja daerah mana yang benar-benar menaruh uang di deposito. Umumkan saja daerah-daerah mana saja yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik," ujar Dedi.
Menurutnya, keterbukaan data ini sangat penting untuk menghormati daerah-daerah yang telah bekerja keras dan menunjukkan kinerja baik dalam realisasi belanja publik.
Dedi Mulyadi meyakini, tidak semua daerah kesulitan fiskal atau sengaja menunda belanja, bahkan banyak daerah lain sedang mempercepat realisasi belanja publik agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.***
