Radarbadung.jawapos.com- Masyarakat menggelar aksi Kamisan mengecam pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto di depan Bajra Sandhi, lapangan Renon, Kamis sore (6/11).
Tomi Wirya, Humas aksi Kamisan Bali menjelaskan, penolakan ini bukan tanpa alasan.
Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada tahun 1965 dilakukan oleh militer yang saat itu komandannya adalah Soeharto.
"Menentang Soeharto mendapatkan rekomendasi untuk menerima gelar pahlawan nasional karena kita paham bahwa bagaimana latar belakang gelap Presiden Soeharto di tahun 1966-1970, setelah itu bagaimana beliau melakukan banyak tindakan-tindakan pelanggaran ham berat di masa orde baru," beber Tomi disela-sela aksi kemarin.
Harapannya dari aksi Kamisan menjadi ruang aktivasi publik dan bersuara, serta ruang aman untuk bersuara.
Selain itu harapannya juga didengar oleh pemerintah pusat tentu saja untuk mencabut rekomendasi gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.
"Menolak rekomendasi Soeharto sebagai pahlawan nasional. Kita paham bagaimana orde baru melakukan pelanggaran HAM," teranya.
Tidak hanya menolak Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan 10 November, mereka meminta penjahat ham diadili.
Anehnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan Soeharto tidak ada bukti melanggar HAM, menurut Tomi statement itu keliru.
Sebab, berbagai referensi yang menyatakan pembantaian 1965 adalah pelanggaran HAM.
"Tidak ada bukti tapi investigasi dan penelitian. Pemerintah juga tetapkan pembantaian 1965 itu penjahat ham dipimpin jenderal Soeharto. Alasan fadli zon saya rasa kepentingan politis, kita lihat menutupi dosa -dosa tokoh-tokoh besar sebenarnya,"tandas Tomi Wirya.***
Editor : Donny Tabelak