Radarbadung.jawapos.com- Wacana Pemerintah Aceh untuk memperluas trayek KMP Aceh Hebat 1 melayani rute internasional dari Pelabuhan Krueng Geukueh (Aceh Utara) menuju Penang, Malaysia, sepintas terdengar sebagai terobosan visioner.
Narasi yang dibangun adalah pendongkrak ekonomi, pintu gerbang ekspor, dan konektivitas wisata medis.
Namun, jika dibedah menggunakan pisau analisis kebijakan publik dan logistik maritim, rencana ini menyimpan cacat logika yang serius. Hal ini diungkapkan Yoyon Nofanta, Mahasiswa Simeulue Banda Aceh.
Alih-alih menjadi solusi, kebijakan ini berpotensi menjadi "blunder" yang mencederai rasa keadilan masyarakat kepulauan, Kamis (20/11/2025)
Ada dua variabel besar yang bertabrakan di sini: ambisi prestise internasional melawan kewajiban pelayanan dasar domestik.
" Pertama, kita harus kembali ke khittah (tujuan dasar) mengapa kapal ini dibeli. KMP Aceh Hebat 1, 2, dan 3 diadakan menggunakan APBA dengan semangat konektivitas wilayah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Secara spesifik, KMP Aceh Hebat 1 didesain dengan tonase besar (1300 GT) untuk membelah ombak Samudra Hindia demi melayani masyarakat Pulau Simeulue yang selama ini terisolasi," jelasnya.
Baca Juga: Bupati Badung Tinjau Pantai Bingin saat Umanis Galungan, Pastikan Proses Pembersihan Berjalan Lancar
Kapal ini, lanjutnya, adalah "Jembatan Terapung" bagi Simeulue. Ia bukan sekadar alat transportasi, melainkan pengendali inflasi daerah.
Ketika kapal ini berlayar, harga telur, beras, dan semen di Sinabang stabil. Ketika ia berhenti, harga melambung.
Mengalihkan—atau bahkan membagi—jadwal kapal ini untuk rute komersial internasional (Penang) adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat anggaran publik.
Dikatakan Yoyon Nofanta, aset yang dibeli dengan uang rakyat untuk fungsi sosial Public Service Obligation tidak sepatutnya dibebani ambisi komersial yang spekulatif, apalagi jika hal tersebut mengorbankan penerima manfaat utamanya.
Pemerintah berdalih bahwa rute Penang hanya "penambahan" tanpa mengganggu jadwal rute Calang-Simeulue. Secara teknis dan matematis, argumen ini sulit diterima akal sehat.
" Mari bicara data. Jarak Krueng Geukueh ke Penang berkisar 200-225 mil laut. Dengan spesifikasi KMP Aceh Hebat 1 yang merupakan kapal jenis Ro-Ro bukan Fast Ferrydengan kecepatan operasional rata-rata 10-12 knot, perjalanan satu arah membutuhkan waktu sekitar 20 hingga 22 jam," sambungnya.
Untuk satu siklus pulang-pergi (PP), lanjutnya, dibutuhkan waktu pelayaran murni hampir 44 jam, belum termasuk waktu sandar berthing, bongkar muat, dan prosedur imigrasi/karantina yang ketat di pelabuhan internasional.
Artinya, satu trip ke Penang akan memakan waktu minimal 3 hari operasional.
" Mustahil menyelipkan agenda 3 hari ini ke dalam jadwal mingguan rute Calang-Simeulue tanpa mengurangi frekuensi pelayaran ke Simeulue," kata Yoyon Nofanta.
" Jika dipaksakan, mesin kapal akan dipacu tanpa jeda perawatan maintenance, yang justru memperpendek usia teknis aset ratusan miliar ini. Kita tidak ingin "Aceh Hebat" berubah menjadi "Aceh Sekarat" karena eksploitasi rute yang tidak rasional," tambahnya.
Kritik paling tajam ada pada aspek keadilan sosial. Rute Krueng Geukueh-Penang, jika terealisasi, mayoritas akan melayani kebutuhan tersier: pariwisata dan perjalanan medis kalangan menengah ke atas.
Sebaliknya, rute Calang-Simeulue melayani kebutuhan primer: logistik pangan dan material bangunan untuk kelangsungan hidup satu kabupaten.
" Apakah etis mempertaruhkan stabilitas pangan masyarakat Simeulue demi memfasilitasi perjalanan wisata ke Penang? Dalam kaidah kebijakan publik, negara harus hadir memprioritaskan mereka yang paling rentan dan tidak memiliki alternatif," ungkapnya.
Masyarakat Aceh Utara, kata Yoyon Nofanta, masih memiliki akses jalan lintas Sumatera dan Bandara Malikussaleh untuk ke luar negeri. Masyarakat Simeulue? Mereka hanya punya laut.
" Pemerintah Aceh tidak perlu alergi kritik, namun harus realistis. Jika tujuannya adalah mendongkrak ekonomi via Krueng Geukueh, berikut adalah langkah yang lebih bermartabat," jelasnya.
Pertama, kata dia, kembalikan Aceh Hebat 1 ke "Barak"-nya. Biarkan kapal ini fokus 100 persen melayani Pantai Barat Selatan (Simeulue, Singkil, Calang).
Pastikan jadwalnya tepat waktu dan perawatannya prima. Itu saja sudah merupakan prestasi ekonomi luar biasa bagi wilayah kepulauan.
Lebih lanjut dikatakan, undang Swasta untuk Rute Penang. Jika rute Krueng Geukueh-Penang dinilai sangat "seksi" secara ekonomi, tawarkan kepada investor swasta. Biarkan mekanisme pasar bekerja.
Jika menguntungkan, swasta pasti akan membawa kapal cepat (fast ferry) yang jauh lebih layak dan nyaman untuk rute internasional (durasi 6-7 jam), bukan memaksakan kapal feri lambat yang membuat penumpang "tua di jalan".
Selanjutnya, kata dia, fokus pada Kargo, bukan Penumpang. Jika targetnya adalah ekspor komoditas Aceh ke Malaysia, gunakan kapal kargo khusus atau tongkang yang bisa memuat volume besar, bukan kapal feri penumpang (Ro-Ro).
" Aceh memang butuh konektivitas global, tapi tidak boleh dibangun di atas penderitaan rakyat di beranda rumah sendiri. Jangan sampai ambisi "Aceh Hebat" justru menjadi ironi di mata masyarakat Simeulue yang merasa ditinggalkan oleh kapal yang seharusnya menjadi milik mereka," pungkasnya.***
