Radarbadung.jawapos.com- Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra mengambil langkah tegas untuk memberhentikan Mirwan -Bupati Aceh Selatan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Aceh Selatan
“Gerindra sudah memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” ujar Sugiono Sekretaris Partai Gerindra.
Ia juga menjelaskan pemberhentian Mirwan dari struktur Partai Gerindra dilakukan setelah DPP Gerindra mendapatkan laporan mengenai Bupati Aceh Selatan tersebut, meninggalkan daerah dalam situasi bencana Alam.
Sebagai informasi, sejak akhir November lalu terjadi bencana alam banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Mirwan M. S. sendiri selaku Bupati Aceh Selatan menyatakan tidak sanggup untuk menangani bencana yang terjadi di wilayahnya.
Namun, pada 2 Desember 2025 lalu, diketahui kalau Mirwan M. S. bersama istri memutuskan berangkat umrah sehingga menuai kritikan, sebab wilayahnya masih terdampak bencana tersebut.
Sebelumnya, Mirwan sempat mengajukan izin perjalanan ke luar negeri kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada tanggal 24 November 2025.
Namun sehari kemudian, status darurat banjir dan longsor ditetapkan dan permohonan izin tersebut ditolak oleh Gubernur Aceh.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam keterangannya menyebutkan ia memastikan tidak pernah memberikan izin kepada Bupati Aceh Selatan.
“Surat izinnya tidak saya teken. Urusan sanksi kami serahkan ke pemerintah pusat,” ujarnya Muzakir Manaf.
Sementara Pemkab Aceh Selatan melalui Plt Sekda Diva Samudra Putra menyebut, keberangkatan dilakukan setelah kondisi dianggap stabil, serta percaya penanganan korban telah selesai. Pernyataan itu justru tetap menuai polemik di publik.
Banyak pihak menilai seorang pemimpin seharusnya berada di tengah masyarakat saat masa krisis, bukan meninggalkan daerah.
Pemecatan dari partai dinilai sebagai langkah pertanggungjawaban politik sekaligus penegasan etika pejabat publik.
Peristiwa ini kembali menyorot pentingnya akuntabilitas, kepatuhan mekanisme izin, serta empati pejabat saat penanganan bencana.***