Radarbadung.jawapos.com- Pernyataan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara terkait penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) berujung pada rencana pelaporan ke Bareskrim Polri oleh Forum Sinergi Komunitas Merah Putih (FSKMP).
Pelaporan ini dipicu oleh pernyataan Wali Kota yang menyatakan bahwa penonaktifan PBI JK merupakan perintah langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Pihak pelapor menganggap klaim tersebut sebagai fitnah terhadap Presiden.
Kabag Hukum Setda Kota Denpasar Ni Wayan Legi Sugiati Saputri mengakui telah mendengar informasi mengenai rencana pelaporan.
Namun, hingga saat ini pihaknya belum mengambil langkah apapun dan masih dalam tahap menunggu instruksi lebih lanjut.
"Sementara kami tunggu arahan pimpinan, beritanya juga baru muncul kemarin," ujarnya saat dikonfirmasi pada Rabu (18/2).
Terhadap prosedur penanganan hukum jika Wali Kota benar-benar dipolisikan, Legi menyatakan akan meminta arahan terkait respons dan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh instansi.
"Itu yang akan saya tanyakan terlebih dahulu kepada pimpinan," tambahnya.
Sebelumnya, Koordinator FSKMP Purwanto M. Ali menyampaikan bahwa pelaporan ke Bareskrim berkaitan dengan penonaktifan PBI BPJS desil 6-10 yang diklaim Wali Kota didasari oleh Instruksi Presiden (Inpres).***
Editor : Donny Tabelak