Radarbadung.jawapos.com- Komisi IV DPRD Tabanan menemukan perbedaan mencolok dalam kualitas dan variasi menu Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) saat melakukan sidak di dua sekolah dasar di Kecamatan Tabanan, Jumat lalu (27/2).
Meskipun belum ada kasus keracunan makanan di daerah ini, pemeriksaan lapangan dilakukan sebagai antisipasi agar pelaksanaan program sesuai standar.
Sidak yang dilakukan ke SDN 1 Dajan Peken dan SDN 6 Delod Peken menunjukkan perbedaan yang jelas pada menu makanan kering, basah, dan buah yang diberikan kepada siswa.
Di SDN 1 Dajan Peken, jeruk yang dibagikan berukuran kecil dengan kualitas kurang baik, sementara di SDN 6 Delod Peken, buah yang diberikan memiliki ukuran lebih besar dan kualitas lebih baik.
Variasi menu juga berbeda. SDN 6 Delod Peken mendapatkan tiga item menu kering berupa susu kaleng Bear Brand, sari roti dorayaki, dan jambu biji.
Sebaliknya, SDN 1 Dajan Peken menerima roti biasa, abon ayam, dan jeruk kecil.
Secara keseluruhan, menu di SDN 6 Delod Peken dinilai lebih sesuai dengan anggaran dan standar program.
Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana, mengatakan bahwa pengawasan ketat diperlukan mengingat banyak kasus masalah MBG di daerah lain, mulai dari keracunan hingga makanan tidak layak konsumsi.
"Banyak kasus di luar daerah, mulai dari keracunan sampai makanan tidak layak. Karena itu, ini yang kami antisipasi agar tidak terjadi hal serupa terjadi di Bali, khususnya di Kabupaten Tabanan," ungkapnya.
Menurut Wastana, perbedaan menu yang diterima siswa menunjukkan perlunya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan seragam dari pihak Dapur MBG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Ini baru pertama kami turun sudah terlihat ada perbedaan penyediaan program MBG di dua sekolah tersebut. SPPG harus memiliki SOP yang jelas dan seragam. Jangan sampai lalai berbicara tentang gizi anak, karena ini program pusat yang harus dilaksanakan dengan disiplin," jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV akan mengundang seluruh SPPG di Kabupaten Tabanan dalam rapat kerja untuk menyamakan standar layanan.
Selain itu, koordinasi antara sekolah dan SPPG juga diminta ditingkatkan, terutama untuk mengakomodasi siswa dengan kondisi kesehatan khusus seperti alergi makanan.
Anggota Komisi IV DPRD Tabanan Ni Made Trisnawati juga menyoroti perbedaan yang sangat mencolok pada menu buah.
Menurutnya, anggaran per siswa yang diterima SPPG sama, sehingga harus ada keseragaman dalam penyediaan menu tanpa mengorbankan kandungan gizinya.
"Jangan sampai perbedaanya jauh sekali soal menu buah diterima, tapi tanpa mengesampingkan kandungan gizi," pungkasnya.***
Editor : Donny Tabelak