Radarbadung.jawapos.com– Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menegaskan komitmen kuatnya untuk melindungi pekerja.
Menurutnya, keselamatan dan nyawa tenaga kerja tidak boleh dijadikan taruhan.
Oleh karena itu, ia meminta Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk bekerja lebih proaktif dan menjadi ujung tombak dalam menekan angka kecelakaan kerja di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Menaker saat meninjau Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BBK3) Jakarta, pada Selasa (14/4/2026).
Dalam arahannya, Yassierli menekankan bahwa perlindungan terhadap pekerja tidak boleh hanya bersifat reaktif setelah insiden terjadi, melainkan harus diperkuat melalui langkah-langkah pencegahan yang masif sejak dini.
“Upaya promotif dan preventif sangat penting. Saya instruksikan seluruh jajaran pegawai BBK3 Jakarta untuk bergerak lebih masif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan edukasi. Kita harus mampu menekan angka fatalitas di tempat kerja secara signifikan,” tegas Yassierli.
Menaker menilai, setiap kecelakaan kerja bukan sekadar data statistik, melainkan menyangkut nyawa manusia, keberlangsungan hidup keluarga, dan kepercayaan publik terhadap sistem ketenagakerjaan.
Karena itu, keberadaan Balai K3 harus mampu membaca potensi risiko dan membangun budaya K3 yang kuat di lapangan.
“Balai K3 harus hadir bukan sekadar sebagai pelaksana fungsi teknis, tetapi juga sebagai institusi yang mampu membaca risiko dan memperkuat pencegahan,” ujarnya.
Untuk mencapai target penurunan angka kecelakaan kerja, Yassierli menekankan pentingnya kolaborasi.
Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus bersinergi dengan pihak swasta dan seluruh ekosistem, termasuk Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).
“PJK3 bukan saingan kita. Mereka adalah mitra strategis agar tujuan besar kita tercapai, yaitu turunnya angka kecelakaan kerja di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Selain kolaborasi, Menaker juga meminta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Balai K3.
Pegawai tidak hanya dituntut menguasai aspek teknis, tetapi juga harus memiliki kemampuan manajerial dan analisis data yang kuat.
Para penguji K3 diharapkan mampu memahami budaya K3, Sistem Manajemen K3 (SMK3), manajemen risiko, hingga pengolahan data statistik.
Hal ini penting agar rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi landasan kebijakan yang tepat sasaran.
“Setiap penguji harus menguasai hal-hal tersebut agar output yang dihasilkan bisa menjadi landasan kuat dalam pengambilan kebijakan,” tegasnya.
Secara khusus, Yassierli mengingatkan para pejabat fungsional mulai dari instruktur, pengawas ketenagakerjaan, hingga mediator hubungan industrial untuk terus berkembang.
Semakin tinggi jenjang karier, orientasi kerja harus semakin mengarah pada aspek manajerial dan perumusan kebijakan, bukan justru semakin teknis.
“Semakin tinggi jabatan fungsional seseorang, orientasinya harus menuju ke pembuat kebijakan. Inilah yang akan membawa perubahan besar pada pelindungan tenaga kerja kita di masa depan,” pungkas Menaker.***