Radarbadung.jawapos.com — Kemacetan panjang di jalur menuju Pelabuhan Ketapang mencapai 15 kilometer dan didominasi kendaraan logistik dinilai berpotensi mengganggu pergerakan perekonomian Bali.
Antrean yang memakan waktu hingga satu hingga dua hari ini dikhawatirkan mengganggu rantai pasok, memicu kelangkaan kebutuhan pokok, hingga mendorong kenaikan harga barang atau inflasi.
Wakil Ketua Umum Kadin Bali sekaligus Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Bali, A.A. Bgs Bayu Joni Saputra, menilai situasi di Ketapang sangat memprihatinkan dan mendesak ditangani pemerintah.
"Situasi Ketapang semakin parah. Antrean bisa satu sampai dua hari akibat perbaikan dermaga. Unjuk rasa di pelabuhan juga membuat kemacetan semakin parah," terang Bayu, Jumat (5/9).
Antrean panjang ini bahkan viral di media sosial melalui rekaman udara yang memperlihatkan kendaraan berat dan penumpang terjebak di sepanjang jalur menuju pelabuhan.
Polemik ini memicu aksi protes para sopir truk yang meminta jumlah kapal diperbanyak guna mengurai antrean yang berulang terus.
Sejumlah sopir bahkan sempat memblokade akses masuk Pelabuhan Ketapang.
Bayu menegaskan, persoalan ini bukan semata akibat perbaikan dermaga.
Sebelum revitalisasi pun, keterlambatan penyeberangan sudah berulang kali dikeluhkan pelaku usaha logistik dan forwarding.
"Sebelum ada revitalisasi dermaga pun, ini sudah sering kami keluhkan. Kendaraan logistik dari Jawa ke Bali kerap mengalami keterlambatan," katanya.
Kali ini dampaknya dirasakan jauh lebih parah, tidak hanya merugikan perusahaan angkutan, tetapi juga menyenggol usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Yang sekarang paling parah. Ini menyangkut ekonomi rakyat kecil, para sopir, dan terganggunya rantai pasok," keluhnya.
Bali sangat bergantung pada pasokan barang dari luar pulau.
Terhambatnya arus logistik dari Jawa berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap ketersediaan dan harga barang di Bali.
"Ini menyebabkan kelangkaan barang yang akhirnya akan menimbulkan inflasi," ujarnya.
Biaya distribusi yang membengkak dan waktu pengiriman yang tertunda lama-lama akan dibebankan ke harga jual barang.
"Logistik adalah urat nadi perekonomian. Kalau logistik terganggu, pasti perekonomian terganggu dan inflasi akan meninggi," tegasnya.
Sektor pariwisata — penopang utama ekonomi Bali — juga tak luput dari dampak.
Industri pariwisata membutuhkan pasokan barang secara terus-menerus, mulai dari bahan makanan hingga kebutuhan operasional lainnya.
"Pendapatan Bali mayoritas dari pariwisata. Barang-barang penunjang pariwisata, makanan dan minuman, tentu akan mengalami keterlambatan," ujarnya.
Bayu meminta pemerintah tidak hanya menangani jangka pendek — sekadar menambah kapal saat antrean sudah mengular — tetapi juga menyelesaikan persoalan infrastruktur penyeberangan secara permanen.
Revitalisasi infrastruktur memang penting, tetapi jangan sampai menciptakan hambatan berkepanjangan terhadap pergerakan logistik yang menjadi kebutuhan vital masyarakat dan dunia usaha.
"Dengan upaya pemerintah yang terus menggalakkan infrastruktur, ini harus cepat diselesaikan. Agar masyarakat bawah, para sopir, pelaku pariwisata, dan pelaku logistik tidak merugi," tegasnya.
Ia menekankan, penyeberangan Jawa-Bali adalah urat nadi distribusi barang ke Bali dan harus dilihat sebagai bagian dari sistem logistik nasional.
Kelancaran pelabuhan sangat menentukan kelancaran ekonomi Pulau Dewata.
"Bali menjadi barometer pariwisata dunia. Jangan sampai persoalan ini justru menjadi petaka," pungkas Bayu.***
Editor : Donny TabelakSumber : Radar Badung