Distribusi Mulai Membaik, Persoalan Bakal Dibawa ke Senayan
Radarbadung.jawapos.com– Distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bali mulai berangsur normal setelah sebelumnya sempat memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Meski kondisi pasokan mulai membaik, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Bali, I Nyoman Parta, masih mempertanyakan penjelasan Pertamina terkait gangguan distribusi yang disebut disebabkan jangkar kapal tanker tersangkut karang selama sekitar 14 jam.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan akan membawa persoalan tersebut ke DPR RI untuk ditindaklanjuti bersama komisi yang membidangi badan usaha milik negara (BUMN) serta energi dan sumber daya mineral (ESDM).
”Jika nanti sudah selesai masa reses ini, saya akan sampaikan permasalahan ini ke pimpinan Komisi VI yang membidangi BUMN dan pimpinan Komisi XII yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral,” ujar Parta, Selasa (20/10).
Menurut Parta, Pertamina harus bersikap transparan dalam menjelaskan penyebab gangguan pasokan BBM yang sempat meresahkan masyarakat Bali.
Dia menilai, penjelasan mengenai jangkar kapal tanker yang tersangkut karang perlu disertai bukti dan kronologi yang jelas agar tidak menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.
Hingga kini, kata dia, publik belum mendapatkan dokumentasi visual yang dapat memperjelas kejadian tersebut, baik berupa foto maupun rekaman video.
“Pertanyaan saya sederhana: bagaimana sebenarnya peristiwa gangguan jangkar kapal tanker yang disebut menghambat pasokan BBM ke Bali itu terjadi?” tegasnya.
Parta meminta Pertamina membeberkan kronologi kejadian secara terbuka.
Informasi yang perlu dijelaskan antara lain identitas kapal tanker, lokasi pasti insiden, serta dokumentasi penanganan yang dilengkapi tanggal dan waktu kejadian.
Pertamina juga diminta menjelaskan proses pelepasan atau evakuasi jangkar tersebut.
Apakah penanganan dilakukan oleh awak kapal, tim teknis Pertamina, atau melibatkan perusahaan jasa pihak ketiga.
Jika dokumentasi visual tidak tersedia, Parta meminta Pertamina memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, disertai dokumen atau laporan resmi mengenai insiden tersebut.
Selain persoalan teknis kapal, Parta menilai evaluasi menyeluruh terhadap sistem ketahanan pasokan energi di Bali juga perlu dilakukan.
Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana keterlambatan satu kapal tanker dapat memengaruhi ketersediaan BBM di Pulau Dewata.
Pertamina juga perlu menjelaskan kondisi stok sebelum insiden terjadi, besarnya dampak keterlambatan distribusi, serta kesiapan sistem cadangan untuk mengantisipasi gangguan pasokan secara mendadak.
Parta berharap pembahasan di DPR RI dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola distribusi energi, khususnya di wilayah Bali.
Dengan demikian, keandalan pasokan BBM dapat lebih terjamin dan kejadian serupa tidak kembali mengganggu aktivitas masyarakat.
Menurut dia, keterbukaan informasi menjadi hal penting agar penyebab gangguan dapat diketahui secara jelas, sekaligus menjadi dasar perbaikan sistem perencanaan, pengawasan, dan distribusi BBM ke depan.***
Editor : Donny TabelakSumber : Radar Badung