Radarbadung.jawapos.com– Pertumbuhan kendaraan listrik di Bali yang semakin pesat membawa konsekuensi terhadap penerimaan daerah.
Di tengah dukungan terhadap percepatan transisi energi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menilai perlu ada kebijakan kompensasi dari pemerintah pusat.
Sebab, selama ini kendaraan listrik belum memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bali, I Dewa Tagel Wirasa, mengatakan Pemprov Bali mendukung penuh percepatan transisi energi, salah satunya melalui penggunaan kendaraan listrik.
Namun, pembebasan pajak kendaraan listrik juga berdampak terhadap potensi penerimaan daerah.
Karena itu, dia berharap pemerintah pusat memberikan insentif atau kompensasi khusus bagi daerah yang aktif mendorong penggunaan kendaraan listrik.
Terlebih, ruang fiskal daerah relatif terbatas, sementara potensi penerimaan dari sektor PKB dan BBNKB tidak dapat dimanfaatkan.
"Ruang fiskal daerah terbatas, sementara kita kehilangan potensi penerimaan PKB dan BBNKB," ujarnya, Senin (2/11).
Tagel menjelaskan, kendaraan listrik sebenarnya telah masuk dalam objek pengenaan PKB sesuai regulasi yang berlaku.
Namun, untuk mempercepat penggunaan kendaraan berbasis baterai, pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan pajak.
Dampaknya, tarif pajak kendaraan listrik saat ini masih nol persen.
Dia berharap kebijakan tersebut dapat dievaluasi pada 2027 mendatang.
Dengan demikian, pengguna kendaraan listrik tetap mendapatkan insentif, sedangkan pemerintah daerah juga memiliki peluang memperoleh pendapatan dari sektor perpajakan.
Adapun skema insentif yang diatur pemerintah pusat diperkirakan berada pada kisaran 25 persen, 50 persen, hingga 75 persen.
"Mudah-mudahan pada 2027 tidak ada lagi arahan pembebasan itu, sehingga daerah bisa menerapkan kebijakan yang sama secara nasional," harapnya.
Menurut Tagel, dorongan penggunaan kendaraan listrik tidak semata-mata berkaitan dengan kelestarian lingkungan, tetapi juga menyangkut ketahanan energi.
Terlebih, di tengah ancaman kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), masyarakat perlu didorong untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Pemprov Bali juga mencermati penerapan kebijakan pajak kendaraan listrik di sejumlah daerah, khususnya DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Menurutnya, keseragaman kebijakan secara nasional penting agar tidak terjadi perbedaan perlakuan yang berpotensi memicu perpindahan registrasi kendaraan ke daerah dengan insentif pajak lebih besar.
Sementara itu, untuk kendaraan konvensional, Bapenda Bali telah menggulirkan skema apresiasi bagi wajib pajak yang disiplin memenuhi kewajibannya.
Sejak Januari 2026, Pemprov Bali memberikan potongan pokok pajak kepada pemilik kendaraan yang melunasi kewajiban sebelum jatuh tempo.
Selain itu, sejak September 2026, pemerintah juga menjalankan program relaksasi pajak untuk meringankan beban masyarakat yang memiliki tunggakan.
Kebijakan tersebut mempertimbangkan dinamika ekonomi dan aspirasi masyarakat.
"Ada program relaksasi pajak sejak September 2026 guna meringankan warga yang memiliki tunggakan, dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi dan aspirasi masyarakat," ujarnya.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya memberikan keringanan kepada wajib pajak yang menunggak, tetapi juga apresiasi bagi masyarakat yang disiplin membayar pajak tepat waktu.
Sinergi kedua program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung pencapaian target penerimaan pajak daerah hingga akhir 2026.***
Editor : Donny TabelakSumber : Radar Badung