Radarbadung.jawapos.com — Kasus dugaan penyadapan atau akses ilegal yang menjerat mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah jenderal aktif Polri mengemuka dengan isu mengejutkan.
Aksi ilegal tersebut disinyalir menyasar hingga 6.000 nomor telepon.
Menanggapi masifnya sasaran dugaan penyadapan tersebut, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, mendesak agar segera dibentuk Panitia Khusus (Pansus).
Berdasarkan informasi yang beredar, ribuan nomor yang menjadi target penyadapan mencakup Presiden Prabowo Subianto, sejumlah ketua umum partai politik, pengusaha, media massa, hingga pimpinan organisasi dan tokoh masyarakat.
Abdullah menegaskan, pembentukan Pansus sangat penting untuk memastikan penanganan kasus ini dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti hanya pada penetapan tersangka.
Pembentukan Pansus di DPR diharapkan dapat membongkar seluruh jaringan yang terlibat.
"Kami meminta agar segera dibentuk Pansus Penyadapan. Persoalan ini tidak bisa dianggap sebagai kasus pidana biasa karena menyangkut perlindungan privasi, keamanan negara, dan integritas lembaga negara. Harus diungkap secara terang benderang," tegas Abdullah, Sabtu (7/11/2026).
Ia menambahkan, proses hukum semata belum cukup untuk menjawab dinamika publik dan potensi kerentanan sistem yang ada.
Pansus diperlukan untuk mengawasi proses hukum sekaligus menelusuri kemungkinan adanya celah regulasi, lemahnya pengawasan, hingga potensi penyalahgunaan kewenangan dan perangkat penyadapan.
"Pansus harus memastikan apakah penyadapan ini dilakukan atas dasar kepentingan negara atau justru untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun tujuan tertentu yang melanggar hukum," ujarnya.
Abdullah berharap Pansus ini nantinya diisi oleh anggota DPR lintas fraksi dan lintas komisi secara proporsional.
Langkah ini dinilai krusial mengingat isu penyadapan tidak hanya menyangkut penegakan hukum, tetapi juga aspek keamanan negara, teknologi informasi, dan hak privasi masyarakat.
Empat Jenderal Ditetapkan Sebagai Tersangka
Sejauh ini, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal ini
Pertama, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (Eks Kapolri); Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution; Irjen Pol. Eko Hadi Santoso dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Ketiga tersangka awal, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, diumumkan pada Selasa malam (3/11/2026) dan saat ini mendekam di rumah tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Sementara itu, Slamet Uliandi diumumkan sebagai tersangka pada Kamis malam (5/11/2026).
Berbeda dari tiga tersangka lainnya, Slamet belum ditahan karena alasan kesehatan.
"Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik menyimpulkan bahwa saudara SU (Slamet Uliandi) telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum," terang Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Suhermanto.***
Editor : Donny TabelakSumber : jawa pos