Radarbadung.jawapos.com– Penataan sektor pariwisata di Bali dinilai masih belum menyentuh akar permasalahan.
Meski berbagai aturan dan regulasi sudah diterbitkan, namun implementasinya di lapangan dinilai masih jauh dari harapan.
Hal ini menjadi sorotan utama dalam pertemuan antara Komisi II DPRD Bali dengan pengurus Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Bali, di Ruang Bapemperda Gedung DPRD Bali, Selasa (21/4).
Ketua ASITA Bali, I Putu Winastra, menegaskan bahwa Bali sebenarnya tidak kekurangan aturan.
Pemerintah daerah sudah memiliki payung hukum yang kuat, seperti Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali dan Pergub Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali.
Namun, tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana aturan tersebut diterapkan.
"Di atas kertas, arah kebijakannya sudah matang. Tantangan terbesar justru ada pada implementasi di lapangan," tegas Winastra.
Menurutnya, masih banyak permasalahan yang terus terjadi, mulai dari menjamurnya usaha wisata tanpa standar baku, praktik ilegal, hingga budaya saling lempar tanggung jawab antar instansi.
Masalah klasik seperti tarif parkir yang tidak jelas, permainan harga transportasi, hingga pelayanan yang kurang memuaskan dinilai memberikan citra buruk bagi Bali secara keseluruhan.
Selain soal penataan, ASITA juga mendesak perlindungan yang lebih serius bagi pelaku usaha lokal.
Mereka harus mendapatkan ruang yang seimbang dalam bersaing di kancah global.
Sorotan juga ditujukan pada Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
ASITA meminta agar layanan agen perjalanan resmi (PWA) ditempatkan di area yang lebih strategis dan mudah diakses wisatawan, termasuk penyediaan area penjemputan khusus agar pelayanan terlihat lebih profesional dan tertata.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, menyambut baik masukan tersebut.
Ia menekankan bahwa Bali membutuhkan tata kelola yang lebih adaptif dan tertib.
Regulasi yang ada harus didukung dengan pengawasan yang ketat dan koordinasi yang solid antar lembaga.
"Wisatawan datang mencari pengalaman yang nyaman. Ketika transportasi tertata, pelayanan jelas, dan keamanan terjaga, mereka akan pulang membawa kesan baik," ujar politisi Partai Golkar ini.
Ajus Linggih pun mendorong peningkatan kompetensi SDM, mulai dari penguasaan bahasa asing hingga adaptasi teknologi digital, agar masyarakat lokal tetap menjadi pelaku utama di sektor pariwisata daerahnya sendiri.***
Editor : Donny Tabelak