Radarbadung.jawapos.com– Fenomena menjamurnya pembangunan vila di Bali menjadi sorotan tajam.
Bali Villa Rental Management Association (BVRMA) menyoroti adanya kesenjangan data yang sangat besar.
Tercatat, jumlah vila yang terdaftar resmi di pemerintah daerah hanya sekitar 12 ribu unit, namun di platform Online Travel Agent (OTA) jumlahnya melonjak hingga mencapai 370 ribu unit.
Selisih fantastis ini dinilai berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan daerah serta dampak buruk bagi infrastruktur dan lingkungan.
Ketua BVRMA Bali, Kadek Adnyana, menegaskan hal ini saat pertemuan pra-acara Bali Villa Connect (BVC) 2026 di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Selasa (22/4).
“Banyak orang berusaha di Bali, tetapi tidak membayar pajak. Akibatnya, terjadi kerusakan infrastruktur dan kebocoran ekonomi. Subsidi justru dinikmati pihak yang tidak berhak,” ujar Adnyana.
Untuk menjawab tantangan tersebut, BVRMA akan menggelar Bali Villa Connect 2026 pada Selasa–Rabu, 26–27 Mei 2026, pukul 08.00–18.00 WITA di Bali Sunset Road Convention Center.
Menurut Adnyana, pesatnya pertumbuhan vila harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kepatuhan.
Mulai dari penataan wilayah, compliance atau kepatuhan regulasi, kualitas SDM, hingga pelestarian lingkungan dan budaya.
“Industri vila memiliki potensi besar sebagai tulang punggung pariwisata berkualitas. Namun tanpa standarisasi dan tata kelola yang baik, pertumbuhan ini berisiko tidak berkelanjutan. BVC hadir untuk memastikan industri berkembang profesional, berdaya saing global, dan tetap berpijak pada nilai lokal,” tegasnya.***
Adnyana kembali menekankan perbedaan data yang mencolok.
“Perbedaannya sangat besar. Ini menunjukkan kebocoran begitu besar dan orang tidak peduli. Orang mengatakan Bali ramai tapi pendapatannya di mana,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabid Pengembangan Kelembagaan SDM Dispar Bali, Ngurah Bagus Gede Pasek Wira Kusuma, menyatakan pihaknya terus menggencarkan pendataan untuk menyusun klasifikasi dan standarisasi vila.
Pendataan dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat bawah dengan melibatkan perangkat desa dinas maupun desa adat.
“Kami sudah bekerja sama dengan aparat desa, baik Bendesa Adat maupun Perbekel. Pendataan ini penting agar ketika terjadi sesuatu, data sudah tersedia. Validitas data harus dibangun dari tingkat desa hingga pemerintah provinsi,” jelasnya.
Ke depan, pemilik akomodasi juga didorong lebih peduli pada aspek lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, serta peningkatan kualitas SDM.
“Yang tidak kalah penting adalah bagaimana menjaga pariwisata tetap berkelanjutan, berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat,” tandasnya.***
Editor : Donny Tabelak