Radarbadung.jawapos.com– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Abdul Mu’ti melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Buleleng, Jumat (13/2).
Dalam kunjungan tersebut, sejumlah isu krusial dibahas, mulai dari kekurangan tenaga pendidik, percepatan digitalisasi, hingga perubahan kurikulum bahasa asing di tingkat dasar.
Persoalan utama yang menjadi sorotan adalah krisis guru di Buleleng.
Hingga akhir 2025, daerah ini tercatat kekurangan 1.056 guru di jenjang SD dan SMP akibat banyaknya pegawai yang pensiun.
Abdul Mu’ti menyatakan bahwa pemerintah pusat sedang menyiapkan skema distribusi guru lintas kementerian.
"Persoalannya bukan hanya jumlah, tapi distribusi. Ada sekolah yang kelebihan dan ada yang kekurangan. Kami akan melakukan pendataan ulang berbasis kebutuhan riil di lapangan bersama Kemendagri, Kemenpan-RB, dan Kemenkeu," tegasnya saat ditemui di Taman Kota Singaraja.
Terkait sarana prasarana, pemerintah memastikan program digitalisasi terus berjalan.
Sebanyak 288.865 unit Interactive Flat Panel (IFP) telah didistribusikan ke sekolah-sekolah secara nasional.
Tahun ini, pemerintah berencana menambah tiga unit IFP untuk setiap satuan pendidikan.
Sejalan dengan itu, program revitalisasi fisik sekolah juga terus dipacu.
Pada 2025, sebanyak 64 sekolah di Buleleng (PAUD hingga SMK) telah mendapat bantuan perbaikan dengan total anggaran puluhan miliar rupiah.
"Untuk tahun 2026, pemerintah kembali menganggarkan revitalisasi untuk 11.470 sekolah melalui APBN," tambah Mu'ti.
Di sektor kurikulum, Mendikdasmen mengumumkan bahwa mulai 2027, Bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa kelas 3 SD.
Guna mendukung kebijakan ini, pemerintah akan fokus memberikan pelatihan intensif kepada guru kelas sepanjang tahun 2026, ketimbang merekrut guru baru.
Baca Juga: Senderan Jebol, Rumah Kos di Peguyangan Nyaris Ambruk, Akses Jalan Putus Total
“Tahun 2026 ini kami akan adakan pelatihan untuk guru kelas supaya mereka bisa mengajar Bahasa Inggris dengan baik. Kami tidak mengangkat guru baru, tapi guru yang sudah ada kami latih,” tegasnya.
Selain itu, transformasi juga dilakukan pada jenjang SMK.
Pemerintah menyiapkan skema SMK empat tahun yang terintegrasi dengan industri serta pengembangan SMK berbasis keunggulan wilayah.
Targetnya adalah lulusan yang siap terserap pasar kerja domestik maupun luar negeri, seperti Jepang.
Di sisi lain, Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra dalam sambutan yang dibacakan Sekda Buleleng, Gede Suyasa mengakui kemampuan APBD Buleleng tidak mampu menuntaskan seluruh perbaikan infrastruktur sekolah secara mandiri.
Struktur ekonomi Buleleng yang didominasi sektor pertanian membuat PAD tidak sebesar daerah wisata lainnya.
"Sinergi dengan pemerintah pusat melalui APBN sangat penting untuk memastikan fasilitas belajar yang layak di Buleleng," ujar Suyasa.
Asal tahu saja, pada tahun 2025 lalu ada 64 unit sekolah di Kabupaten Buleleng yang mendapat bantuan revitalisasi sekolah.
Bantuan itu menyasar sekolah dari jenjang PAUD hingga SMK.
Di jenjang PAUD ada 8 sekolah yang mendapat bantuan dengan nilai Rp 1,8 miliar.
Sementara di jenjang SD ada 37 sekolah dengan bantuan sebanyak Rp 29,06 miliar.
Khusus di tingkat SMP sebanyak 14 unit sekolah menerima bantuan dengan nilai bantuan sebanyak Rp 29,06 miliar.
Sedangkan di jenjang SMA ada 4 sekolah dengan nilai bantuan Rp 2,12 miliar, sementara jenjang SMK ada 1 sekolah yang mendapat bantuan dengan nilai Rp 4,71 miliar.
Kunjungan menteri diisi dengan sosialisasi gerakan "Rukun Sama Teman" dan penandatanganan prasasti revitalisasi di SMKN 3 Singaraja.***
Editor : Donny Tabelak