Radarbadung.jawapos.com- Kekurangan sekitar 1.700 posisi guru SD-SMP di Bali, menjadi ancaman serius bagi kualitas pendidikan dan masa depan generasi muda.
Untuk menangani permasalahan ini, pendekatan kolaboratif dan pragmatis diusulkan agar transformasi pendidikan di Pulau Dewata dapat segera terwujud.
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Prof. I Wayan Widiana, mengatakan bahwa kondisi saat ini membuat Bali berada di persimpangan krisis pendidikan.
Beberapa fenomena menjadi bukti, seperti banyak pelajar SMP di Kabupaten Buleleng yang belum mampu membaca dan menghitung dengan lancar, serta sejumlah siswa di Kabupaten Karangasem yang terjerat pinjaman online (pinjol).
"Fenomena ini bukan sekadar masalah individu, tetapi cerminan kegagalan sistem pendidikan dan sosial dalam membekali anak-anak menghadapi tantangan modern," katanya.
Di Buleleng sendiri, tercatat ada 1.056 posisi guru yang kosong, terutama di tingkat SD.
Meskipun sebagian telah diisi oleh 400 guru honorer (bukan PPPK), kekurangan guru membuat mereka harus menanggung beban mengajar berlipat.
Bahkan banyak guru yang harus mengajar di luar kompetensinya, sehingga kualitas pembelajaran terus tergerus dan mata pelajaran kontekstual seperti literasi finansial, demokrasi, dan IT sulit diwujudkan.
Pola ini memperlihatkan beberapa kelemahan sistem pendidikan Bali, antara lain fondasi literasi lemah, tata kelola kurang inovatif, distribusi guru tidak merata, dan kebijakan rekrutmen yang kaku.
"Seolah-olah pendidikan anak kini lebih ditentukan oleh lokasi dan kemampuan ekonomi orang tua, bukan hak mereka atas pembelajaran bermutu," ujarnya.
Widiana menegaskan, "Jika kondisi ini tidak segera diperbaiki, mimpi Indonesia Emas 2045 mulai tampak rapuh. Generasi emas tidak lahir dari slogan, tetapi dari kelas yang diisi guru cukup, kompeten, dan dihargai."
Ironisnya, Bali memiliki potensi sumber daya manusia pendidikan yang besar melalui beberapa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) seperti Undiksha, Institut Mpu Kuturan, Universitas Mahasaraswati, dan UPMI Bali.
Setiap tahun, kampus-kampus ini berpotensi melahirkan ribuan alumni bidang pendidikan, namun aturan ASN/PPPK yang kaku membuat potensi ini tersia-siakan.
Untuk mengatasi hal ini, Widiana mengusulkan beberapa solusi kolaboratif dan pragmatis.
Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan LPTK untuk merekrut mahasiswa semester akhir sebagai asisten guru atau guru pendamping sementara.
Selain itu, guru senior yang sudah pensiun namun masih kompeten bisa diajak kembali mengajar mengikuti praktik di Australia, atau dibuka program sukarelawan pendidikan di sekolah.
"Ini bukan untuk merekrut guru tetap ASN, tapi mengisi kekosongan sementara dengan pola kolaborasi," jelasnya.
Jika pendekatan ini diterapkan, transformasi pendidikan Bali dapat mulai terwujud sehingga generasi muda bisa mendapatkan peluang meraih masa depan yang layak.
Namun, keberhasilan solusi ini kembali pada kesiapan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran yang dibutuhkan.
"Kalau memang mau, maka yakin bisa dilakukan. Tentu agar muncul generasi emas dengan melihat masalah pendidikan secara komprehensif," tandasnya.***
Editor : Donny Tabelak