Radarbadung.jawapos.com- Wacana pembelajaran daring yang direncanakan untuk April 2026 guna penghematan energi akhirnya dibatalkan.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar, AA Gede Wiratama, Rabu (25/3).
Wiratama menyebut, pembatalan ini sesuai dengan siaran pers yang diterimanya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Alasan utama pembatalan adalah untuk mencegah terjadinya learning loss sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal.
"Dengan begitu, siswa di Denpasar akan kembali sekolah setelah libur Lebaran 2026 mulai Senin, 30 Maret 2026. Pihak kami tetap mengacu pada kalender pendidikan yang telah ditetapkan," paparnya.
Dalam siaran pers tersebut, Menko PMK menyampaikan bahwa Presiden memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.
Khusus untuk pendidikan, setelah melakukan koordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Agama, diputuskan pentingnya menjamin proses pembelajaran tetap berjalan seperti biasa.
"Di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss," tulis Muhadjir Effendy dalam siaran persnya.
Oleh karena itu, penyelenggaraan pembelajaran secara luring bagi siswa diutamakan.
Demikian juga, layanan medis esensial tetap beroperasi secara normal penuh.
Menko PMK mengakui pernah ada diskusi tentang kemungkinan penggunaan metode hybrid yang menggabungkan luring dan daring.
Namun, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan, lintas kementerian menyepakati bahwa pembelajaran daring bagi siswa bukan menjadi urgensi saat ini.
"Sebagaimana prioritas luar biasa Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag, maupun Kemendiktisainstek. Ini prioritas utama," ujarnya.
Sebagai bagian dari transformasi pemerintahan, Menko PMK menginstruksikan untuk mempercepat transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, peningkatan kinerja birokrasi, peningkatan pelayanan masyarakat, serta efisiensi di segala bidang.
Dikatakan, perjalanan dinas yang non-esensial harus dipangkas, optimalisasi pertemuan dan rapat secara daring, serta penerapan Flexible Working Arrangement (FWA) secara terukur sebagai bagian dari transformasi kerja yang lebih efektif dan efisien.
"Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien," tandasnya.***
Editor : Donny Tabelak