Radarbadung.jawapos.com– Rencana kebijakan penghentian tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) atau tenaga honorer yang direncanakan mulai berlaku tahun 2027 mendatang membuat para guru honorer merasa was-was dan cemas kehilangan mata pencaharian.
Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Bali belum dapat memberikan kepastian atau penjelasan teknis lebih lanjut, lantaran masih menunggu petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur pelarangan keberadaan tenaga honorer.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali, I Wayan Budiasa, mengaku sangat memahami kegelisahan yang dirasakan ratusan guru honorer di Bali pasca terbitnya aturan tersebut.
Di satu sisi, keberadaan mereka sangat dibutuhkan untuk menambal kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah, namun di sisi lain aturan pembatasan dari pusat harus tetap menjadi acuan.
Menurut Budiasa, kekurangan guru di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) masih sangat terasa di Bali.
Selama ini, kekosongan tersebut terisi berkat peran para guru honorer.
Oleh karena itu, kebijakan penghentian secara menyeluruh menjadi perhatian serius, namun ia belum dapat memastikan seperti apa solusi atau penempatan status mereka ke depannya.
"Sampai saat ini kami masih menunggu detail instruksi dan aturan teknis dari pusat terkait bagaimana menyikapi kondisi terkini. Faktanya, sekolah-sekolah masih kekurangan guru. Jika keberadaan mereka tidak dapat dilanjutkan, siapa yang akan mengajar nanti?" ungkap Budiasa, kemarin (20/5).
Lebih jauh dijelaskan, kekosongan guru ini tidak bisa begitu saja diisi dengan cara menggeser pegawai dari bidang pekerjaan lain.
Pasalnya, profesi guru menuntut kompetensi khusus, keahlian mengajar, serta pemahaman mendalam terhadap substansi materi pelajaran.
Pergeseran tenaga kerja sembarangan dikhawatirkan justru menurunkan kualitas pendidikan.
"Secara kompetensi tentu perlu penyesuaian dan kemampuan khusus. Tidak semua orang bisa langsung menjadi guru karena butuh pemahaman materi dan metode pendidikan yang tepat," tegasnya.
Isu ini juga memiliki dampak sosial yang cukup besar.
Penghentian massal dikhawatirkan akan menciptakan ribuan pengangguran baru.
Padahal, para guru honorer ini menggantungkan hidup dan menafkahi keluarga dari pekerjaan yang mereka jalani saat ini.
Aspek kemanusiaan ini juga menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah daerah.
"Tentu ini berkaitan langsung dengan penghasilan mereka untuk biaya kehidupan keluarga. Ini menjadi perhatian kita bersama, tidak hanya soal aturan, tapi juga kesejahteraan manusia di dalamnya," imbuhnya.
Untuk mencari jalan tengah dan solusi terbaik, BKPSDM berencana segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali.
Pertemuan lintas sektor ini akan mengumpulkan berbagai pihak guna membahas detail langkah strategis ke depan.
"Nantinya teman-teman di Dinas Pendidikan akan mengajak semua pihak duduk bersama membahas hal ini secara mendetail, mencari opsi terbaik agar pendidikan tetap berjalan dan hak warga negara terpenuhi," jelasnya.
Meski berada di bawah bayang-bayang ketidakpastian dan ancaman pemberhentian, pihaknya tetap meminta para guru honorer untuk tidak berkecil hati atau mengurangi kinerja.
Mereka diminta tetap fokus menjalankan tugas pokoknya mendidik generasi penerus bangsa.
"Kami berharap teman-teman guru honorer saat ini tetap beraktivitas sebagaimana mestinya, tetap mengajar dan memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak murid kita. Momen Hari Kebangkitan Nasional ini harus menjadi pengingat betapa pentingnya menjaga kualitas pendidikan generasi muda. Kita harus tetap menjaga tunas bangsa ini agar mereka tetap mendapatkan pengajaran yang baik," pintanya.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Disdikpora Bali, jumlah guru honorer yang saat ini bertugas di sekolah negeri mencapai angka 631 orang.
Rinciannya, 290 orang mengajar di SMAN, 319 orang di SMKN, dan 22 orang lainnya bertugas di SLBN se-Bali.
Selain guru, terdapat pula 570 tenaga kependidikan non-ASN yang berperan membantu kelancaran operasional administrasi dan sarana prasarana sekolah.***
Editor : Donny Tabelak