Radarbadung.jawapos.com– Sempat menuai sorotan karena alokasi anggaran pendidikan pada Rancangan APBD 2027 dinilai menyusut dibandingkan tahun 2026, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali memastikan alokasi tersebut tetap melampaui batas minimal mandatory spending sebesar 20 persen.
Bahkan, angkanya diklaim mencapai 37 hingga 39 persen dari total APBD 2027.
Kepala Disdikpora Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, menjelaskan bahwa angka Rp 1,3 triliun yang sempat disoroti dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali belum bersifat final.
Nilai tersebut belum mengakumulasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta tunjangan profesi guru yang bersumber dari APBN.
"Anggaran pendidikan dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang bersumber dari APBN juga berpengaruh pada pos APBD. Kalau di Bali sudah melebihi 20 persen, mendekati 37 persen hingga 39 persen," ujar Gus Wes—sapaan akrabnya—saat diwawancarai di Denpasar, belum lama ini.
Menurutnya, jika seluruh komponen pendanaan dihitung secara utuh, total anggaran pendidikan Bali pada 2027 diperkirakan mendekati Rp 2,1 triliun.
Ia merinci, angka Rp 1,3 triliun yang tercatat dalam APBD Induk 2027 memang tampak lebih kecil dibandingkan alokasi tahun 2026 yang mencapai Rp 1,9 triliun.
Namun, selisih tersebut terjadi karena Dana BOS dan tunjangan profesi guru yang nilainya rata-rata mendekati Rp 800 miliar belum terinput ke dalam sistem.
"Yang kemarin ter-capture seolah ada pengurangan dibanding tahun sebelumnya itu karena BOS dan tunjangan profesi guru belum masuk. Penambahan tersebut biasanya masuk pada akhir November, sehingga saat itu mandatory spending akan terekam secara utuh," paparnya.
Penjelasan ini sekaligus menjawab kekhawatiran publik dan legislatif terkait isu pemangkasan anggaran pendidikan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lebih lanjut, Gus Wes menegaskan bahwa fokus utama Disdikpora Bali ke depan adalah penguatan tata kelola pendidikan melalui program SDM Bali Unggul.
Anggaran tersebut akan diarahkan pada tiga pilar utama, yakni penyiapan standar peserta didik, pembenahan infrastruktur sekolah, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik.
"Dari sisi penyiapan standar anak-anak didik yang masuk, lalu penyiapan infrastruktur sekolah melalui kolaborasi revitalisasi yang didukung APBN, hingga peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik, semuanya berjalan bersamaan," imbuhnya.
Terkait kesejahteraan tenaga pendidik, ia memastikan hak-hak guru tetap menjadi perhatian.
Pembiayaan gaji dan tunjangan untuk guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) nantinya akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang bersumber dari APBN.
Kendati demikian, pemerintah daerah masih menunggu regulasi teknis terkait mekanisme penyalurannya, termasuk kepastian penggunaan skema Dana Alokasi Khusus (DAK) atau pola transfer lainnya sebelum dieksekusi di lapangan.***
Editor : Donny TabelakSumber : Radar Badung