Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pansus TRAP DPRD Bali Cek Penyebab Banjir di Pancasari, Desa Minta Solusi Konkrit

E
Penulis: Eka Prasetya❯
Pansus TRAP DPRD Bali saat melakukan inspeksi ke Desa Pancasari, Kabupaten Buleleng, untuk mengetahui penyebab banjir yang terjadi di desa tersebut.
Pansus TRAP DPRD Bali saat melakukan inspeksi ke Desa Pancasari, Kabupaten Buleleng, untuk mengetahui penyebab banjir yang terjadi di desa tersebut.

Radarbadung.jawapos.com– Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali, melakukan inspeksi ke Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, pada Kamis (22/1).


Advertisement

Dalam inspeksi tersebut, dewan ingin mengetahui permasalahan yang terjadi, mengapa desa tersebut kerap kebanjiran pada musim penghujan.

Sidak dipimpin Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha.

Sejumlah anggota pansus juga turut hadir. Yakni Dewa Nyoman Rai, Somvir, Wayan Bawa, Ketut Rochineng, Ni Putu Yuli Astuti, Kadek Setiawan, dan Putu Mangku Mertayasa.

Advertisement

Pansus mengawali sidak ke lokasi sodetan yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng.

Sodetan itu terhubung dengan pangkung (sungai mati) yang berasal dari kawasan hulu.

Adapun pangkung tersebut menampung limpahan air dari berbagai wilayah, termasuk dari Kembang Merta di Tabanan.

Advertisement

Selanjutnya pangkung tersebut bermuara ke Danau Buyan.

Di hadapan ratusan warga Desa Pancasari, pansus sempat menanyakan hulu dari pangkung tersebut kepada petugas dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida.

Namun pansus tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Pansus juga sempat memanggil salah seorang investor, yakni Reydi Nobel.

Sedianya pansus hendak meminta dokumen perizinan. Namun belum sempat mengecek dokumen, pansus memilih meninggalkan lokasi karena diguyur hujan yang sangat lebat.

Warga pun dibuat kecewa, karena merasa inspeksi belum tuntas.

Selanjutnya rombongan juga mengecek sejumlah pangkung yang ada di area Bali Handara.

Pansus menduga pangkung tersebut juga bermuara ke Danau Buyan.

“Harus dicek dulu hulu-nya di mana. Karena kalau kita tahu masalah di hulu, nanti yang di hilir nggak akan selesai,” kata Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha.

Menurutnya permasalahan banjir itu harus segera diselesaikan.

Karena akses mobilitas warga dari Singaraja menuju Denpasar atau sebaliknya, sangat terganggu tiap kali air menggenang.

“Nanti kita lihat aspek lingkungan. Air dari gunung itu mengalirnya pasti ke sungai. Tadi ada beberapa aliran, entah itu ke sungai, pangkung, telabah atau lainnya, yang jelas semua mengalir ke hilir. Makanya kami ingin cek, aliran sungai mana saja yang dilewati. Yang jelas kami akan perdalam dan kaji,” tegasnya.

Sementara itu, Perbekel Pancasari, Wayan Komiarsa mengatakan, dirinya sangat menanti kedatangan Pansus TRAP.

Sehingga pihak-pihak yang berinvestasi di Desa Pancasari, menaati aturan dan perizinan yang berlaku.

“Kalau izinnya sudah jelas, nanti kan pajaknya masuk ke negara,” kata Komiarsa.

Ia mendesak agar Pansus TRAP DPRD Bali memberikan solusi konkret terkait permasalahan yang ada di Desa Pancasari. Khususnya masalah banjir yang tiap tahun terjadi.

Dalam sidak yang berlangsung pada Kamis pagi, Komiarsa masih merasa kurang puas. Sebab pansus belum menjawab pertanyaan masyarakat terkait dengan saluran air yang telah dikerjakan masyarakat secara gotong royong.

Namun belakangan saluran air tersebut dipermasalahkan oleh seorang investor.

Adapun saluran yang dimaksud baru dibuat pada tahun 2023 lalu.

Warga sengaja membuat saluran tersebut untuk menekan dampak banjir yang menggenangi kawasan Banjar Dinas Lalanglinggah.

Adapun banjar dinas tersebut merupakan wilayah yang paling rentan tergenang banjir.

“Saya merasa inspeksi hari ini belum selesai. Kalau memang saluran air yang dibuat tahun 2023 itu dipermasalahkan, warga siap menutup lagi. Tapi kami meminta, kepada siapapun pihak yang menyalahkan warga untuk mencarikan solusi. Karena masyarakat sudah berupaya mencari solusi mandiri untuk menyelesaikan banjir,” tegasnya.***

Advertisement
Editor : Donny Tabelak
Sumber : Radar Badung

Artikel Terkait

Soroti No Viral, No Justice, DPRD Bali Desak Penegakan Tata Ruang Tanpa Tebang Pilih

Soroti No Viral, No Justice, DPRD Bali Desak Penegakan Tata Ruang Tanpa Tebang Pilih

Fenomena “no viral, no justice” atau anggapan bahwa suatu kasus baru ditangani setelah viral di ruang publik menjadi sorotan DPRD Bali. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali didesak lebih proaktif, transparan, dan tegas

Masa Tugas Berakhir Besok, Nasib Pansus TRAP Bali Ditentukan Laporan Hasil Kerja

Masa Tugas Berakhir Besok, Nasib Pansus TRAP Bali Ditentukan Laporan Hasil Kerja

Masa kerja Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali periode kedua dipastikan berakhir pada Selasa (6/10) besok. Perpanjangan belum dijamin — nasib keberlanjutan

Kuasa Hukum Pemilik Lahan Purwakarta: Komisi I DPRD Bali Lampaui Tupoksi, Berisiko Intervensi

Kuasa Hukum Pemilik Lahan Purwakarta: Komisi I DPRD Bali Lampaui Tupoksi, Berisiko Intervensi

Pasca penolakan kunjungan anggota DPRD Bali di Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Karangasem pada Selasa (1/9), pihak pemilik lahan angkat bicara. Melalui kuasa hukumnya, I Nengah Jimat, keluarga Ramia CS menyatakan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer