Program yang ada, diharuskan berbasis data dan menyentuh masyarakat miskin, bukan sekadar rutinitas anggaran.
RKPD 2027 merupakan rencana pembangunan tahunan, yang menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029.
Pemerintah daerah harus melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan, melalui forum konsultasi publik.
Ini tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu isu strategis, yang mendapat perhatian serius.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan dari 5,39 persen pada 2024 menjadi 5,2 persen pada 2025.
Meski terdapat tren positif, Pemkab Buleleng ingin masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan.
Yakni dengan memiliki standar hidup yang layak.
Baca Juga: Catat! Sebanyak 2.973 Unit Lampu Penerang Jalan Umum Bakal Dipasang di Tabanan Bali ”Daya beli tidak boleh turun, pendapatan harus meningkat, dan kualitas sumber daya manusia harus terus diperkuat. Tidak hanya dari sisi keterampilan teknis, tetapi juga ketahanan sosial,” tegas Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra pada Kamis (12/2).
Berkaitan dengan itu, Sutjidra meminta agar seluruh program dan kegiatan di 2027, diarahkan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Fokus tersebut meliputi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan daya tahan ekonomi masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah melalui perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Investasi dan pembangunan infrastruktur juga didorong sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Bupati Sudjidra mengajak seluruh pemangku kepentingan, untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
”Saya berharap program harus berbasis data dan menyentuh masyarakat miskin, bukan sekadar rutinitas anggaran,” tegasnya.***
