Radarbadung.jawapos.com- Setelah tahun lalu terkendala tidak adanya anggaran untuk sewa alat berat, BPBD Karangasem akhirnya mendapatkan alokasi dana Rp 50 juta pada APBD Induk 2026 untuk penanganan bencana tanah longsor.
Anggaran ini menjadi bagian penting untuk menjaga kesiapsiagaan di daerah yang disebut sebagai zona rawan bencana tertinggi di Bali.
Kalaksa BPBD Karangasem, Ida Bagus Ketut Arimbawa, mengaku tahun 2025 lalu pihaknya kesulitan menangani longsor karena tidak ada dana untuk sewa alat berat.
"Jadi sedikit terlambat. Cuma bisa diatasi," ujarnya Rabu (18/2).
Baca Juga: PBI JK Dinonaktifkan, Ombudsman Bali: Layanan Kesehatan Hak Konstitusional
Dana Rp 50 juta tersebut dipecah menjadi dua bagian: Rp 30 juta untuk sewa alat berat dan Rp 20 juta untuk biaya pengangkutan menggunakan truk khusus.
Sampai saat ini, anggaran tersebut masih utuh karena longsor yang terjadi belakangan ini bisa ditangani secara mandiri di tingkat desa, sementara kasus di jalan kabupaten ditangani penuh oleh Dinas PUPRKIM.
Arimbawa menjelaskan, Kabupaten Karangasem memang memiliki potensi bencana paling tinggi di Provinsi Bali.
Oleh karena itu, anggaran bencana harus selalu siap untuk menghadapi kemungkinan kejadian di masa depan.
Kabar baiknya, sekitar 60 persen penanganan bencana kini bisa dilakukan secara mandiri oleh kecamatan dan desa.
Hal ini didukung dengan pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) yang awalnya digulirkan di Kecamatan Abang, serta Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dengan dukungan dana dari Program Siap Siaga Australia, organisasi non-pemerintah, dan APBD Kabupaten Karangasem.
"Kedepannya benar-benar mandiri dalam penanggulangan bencana," pungkasnya.***
