Radarbadung.jawapos.com– DPRD Buleleng menekankan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng menggelar program penanggulangan kemiskinan secara sungguh-sungguh.
Dewan menilai upaya yang dilakukan selama ini belum berjalan maksimal, membuat kondisi kemiskinan di daerah tersebut cenderung stagnan.
Hal ini muncul dalam Rapat Gabungan Komisi DPRD Buleleng dengan Pemkab Buleleng untuk membahas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), termasuk Ranperda Penanggulangan Kemiskinan.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Gabungan DPRD Buleleng pada Rabu kemarin (4/3).
Anggota DPRD Buleleng, Anak Agung Widia Putra (Jung Putra), mengungkapkan bahwa permasalahan data kemiskinan menjadi tantangan setiap tahun, bahkan sering terjadi lempar tanggung jawab antar instansi.
“Desa sudah mengusulkan perubahan data, tapi belum masuk ke tingkat kabupaten. Akhirnya dilempar kembali ke desa, hingga terjadi siklus saling lempar. Kami harap masalah data ini bisa segera teratasi dengan jelas,” ujarnya.
Menurut Jung Putra, penanganan kemiskinan harus menjadi perhatian utama karena muncul kekhawatiran di masyarakat terkait pemberian bantuan.
“Ada yang sudah lama menerima bantuan tapi kondisi ekonominya tidak berubah. Bahkan muncul pola pikir yang merasa bangga mendapatkan bantuan. Ini perlu menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Sementara itu, anggota DPRD lainnya, Wayan Edy Parsa, menilai pemerintah belum menyentuh akar masalah kemiskinan.
Ia menjelaskan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh pola pikir, akses pendidikan, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya.
“Hal paling mendasar misalnya memperluas akses air bersih. Dengan demikian, kesehatan masyarakat bisa lebih terjaga dan mendukung peningkatan kualitas hidup,” ucapnya.
Terpisah, Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, menyebutkan bahwa meskipun data angka kemiskinan terus menurun, iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) KIS yang ditanggung pemerintah daerah justru terus meningkat.
“Angka kemiskinan diklaim turun, tapi iuran JKN tidak berubah malah bertambah. Kami berharap pemerintah benar-benar mendampingi masyarakat miskin, agar penurunan angka kemiskinan bukan hanya di kertas namun terasa secara faktual. Karena setiap tahun anggaran besar dialokasikan, tapi perkembangannya tidak terlihat jelas,” tandasnya.***
