Radarbadung.jawapos.com– Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai Jumat, 10 April 2026.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut instruksi pusat untuk efisiensi energi dan penghematan anggaran daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya menegaskan, aturan ini diterbitkan berdasarkan Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.
Selain fleksibilitas, kebijakan ini juga menekankan pada kedisiplinan dan responsivitas kerja yang tinggi.
"Pengawasan dilakukan secara ketat sistem by name by address. Pegawai wajib absen di titik lokasi kediaman yang terdaftar. Namun, yang paling utama adalah responsivitas. Jika atasan menghubungi dan tidak dijawab dalam durasi 5, 10, hingga 15 menit, maka sanksi akan langsung diberikan," ujar Eddy Mulya, Selasa (7/4/2026).
Sanksi yang diterapkan bersifat bertahap.
Mulai dari teguran lisan, peringatan tertulis, hingga evaluasi kinerja dan sanksi administrasi berat bagi yang melakukan pelanggaran berulang kali.
"Meski WFH, jika dipanggil atau dibutuhkan di kantor, pegawai wajib segera merapat. Tidak ada alasan tidak bisa dihubungi. Evaluasi akan kami lakukan setiap minggu," tegasnya.
Meskipun kebijakan WFH berlaku setiap hari Jumat, layanan publik tetap berjalan normal.
Beberapa sektor vital dan unit pelayanan wajib tetap bekerja dari kantor (Work From Office/WFO) secara penuh, antara lain: RSUD Wangaya dan seluruh Puskesmas.
