BTID Mangkir dalam Rapat Dengar Pendapat, Pansus Serahkan Analisis ke Kejati Bali

Radarbadung.jawapos.com– Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali menyayangkan sikap Bali Turtle Island Development (BTID) yang mangkir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di gedung DPRD Bali, Senin (4/5).

Ketidakhadiran ini membuat pembahasan sejumlah persoalan krusial terkait pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tersebut tidak dapat berjalan maksimal.

Ketidakhadiran BTID dikarenakan pihak manajemen harus menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di lokasi proyek.

Namun Ketua Pansus TRAP, Supartha, menilai alasan tersebut tidak beralasan. 

Menurutnya, pihak BTID seharusnya bisa membagi tugas antar jajaran, sehingga ada perwakilan yang tetap hadir memenuhi panggilan lembaga legislatif.

“Ini kan tugas pengawasan kami, jadi kehadiran mereka sangat penting. Kalau ada dua agenda bersamaan, kenapa tidak diatur pembagian tugasnya? Sikap ini seolah-olah kami tidak dihargai,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Tak hanya BTID, Supartha juga menyoroti Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Provinsi Bali, I Made Dwi Arbani, yang dinilai paling sering absen setiap kali pembahasan mengenai BTID digelar.

Padahal, persoalan ini berkaitan erat dengan aspek lingkungan hidup yang menjadi ranah tugas dinas tersebut.

“Sudah berapa kali rapat bahas BTID, beliau paling rajin tidak hadir. Padahal KLH adalah instansi yang paling paham soal sejarah, regulasi, hingga surat-menyurat yang pernah dikeluarkan terkait proyek ini. Bagaimana kami bisa mengawasi kalau pihak terkait justru absen terus?” ungkapnya.

Dalam rapat yang dihadiri oleh anggota Pansus lainnya seperti Dewa Rai, Somvir, Gede Harja Astawa, dan kawan-kawan itu, dibahas sejumlah temuan krusial.