Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lewat Batas Waktu, 11 Billboard Ilegal di Buleleng Akhirnya Dibongkar Paksa

F
Penulis: Francelino Junior❯
Proses pembongkaran papan reklame yang melanggar aturan di kawasan Jalan WR. Supratman. Penertiban ini dilakukan demi menjaga estetika dan tata ruang wilayah.(Foto Junior) 
Proses pembongkaran papan reklame yang melanggar aturan di kawasan Jalan WR. Supratman. Penertiban ini dilakukan demi menjaga estetika dan tata ruang wilayah.(Foto Junior) 

Advertisement

Radarbadung.jawapos.com– Setelah masa tenggang diberikan sejak September 2025 lalu, Pemerintah Kabupaten Buleleng akhirnya mengambil langkah tegas.

Penertiban papan reklame atau billboard ilegal mulai digelar sejak Kamis lalu (7/5) kemarin.

Aksi ini menyusul masih banyaknya pelaku usaha yang belum menertibkan bangunannya meski sudah mendapat Surat Perintah Penghentian Pekerjaan (SP3).

Advertisement

Lokasi pertama yang menjadi sasaran penertiban adalah papan reklame di sisi utara Jalan WR. Supratman, tepatnya di dekat jembatan perbatasan Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng dengan Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan.

Di lokasi tersebut, Satpol PP Buleleng bersama pihak rekanan kontraktor mulai membongkar struktur reklame yang berdiri di atas Ruang Milik Jalan (Rumja).

Kepala Satpol PP Buleleng, Komang Kappa Tri Aryandono, menjelaskan, awalnya tercatat ada 56 titik reklame yang melanggar aturan.

Advertisement

Seiring berjalannya sosialisasi dan penerbitan SP3, jumlah tersebut menyusut menjadi 24 titik.

Namun untuk tahap awal penertiban paksa, pihaknya memprioritaskan 11 titik terlebih dahulu.

“Penertiban dilakukan setelah masa SP3 lewat. Tahap pertama ini berlangsung sepanjang Mei hingga Juni 2026 dan tersebar di seluruh wilayah Buleleng. Kami lakukan bertahap karena proses pembongkaran satu titik saja butuh waktu lebih dari satu hari,” ujar Kappa.

Penertiban ini didasari oleh payung hukum yang kuat, antara lain Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/512/HK/2025 tentang Penetapan Titik Reklame, serta Perda Nomor 19 Tahun 2014 dan Perda Nomor 3 Tahun 2005.

Advertisement
Editor : Donny Tabelak
Sumber : Radar Badung

Artikel Terkait

Perundungan Tak Lagi Sebatas Fisik, Disdikpora Buleleng Luncurkan Sistem Deteksi Dini

Perundungan Tak Lagi Sebatas Fisik, Disdikpora Buleleng Luncurkan Sistem Deteksi Dini

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buleleng mendorong seluruh satuan pendidikan untuk mengubah pola penanganan perundungan dari yang bersifat reaktif menjadi deteksi dini. Langkah ini menyusul

Sering Mengamuk dan Cekik Kakak Kandung, Oknum ASN ODGJ Diamankan

Sering Mengamuk dan Cekik Kakak Kandung, Oknum ASN ODGJ Diamankan

Seorang oknum ASN berinisial KS (38) diamankan Tim Lagas Satpol PP Buleleng, Jumat (11/9). Pria warga Kecamatan Sukasada itu terindikasi Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dan kerap mengamuk, hingga sempat mencekik kakak

Terdeteksi Judol dan Pinjol, 32 Keluarga di Buleleng Dicabut Bansos

Terdeteksi Judol dan Pinjol, 32 Keluarga di Buleleng Dicabut Bansos

Sebanyak 32 keluarga di Kabupaten Buleleng tidak lagi menerima bantuan sosial (bansos) setelah terdeteksi terkait aktivitas judi online (judol) maupun pinjaman online (pinjol). Pencabutan ini diketahui melalui

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer