Provinsi Rp 21 Miliar, Bangli Paling Kecil Rp 195 Juta
Radarbadung.jawapos.com— Keterbatasan anggaran kebencanaan menjadi sorotan serius, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Kariyasa Adnyana, menyoroti anggaran kebencanaan nasional 2026 yang hanya sekitar Rp 240–250 miliar.
Ia menegaskan penanggulangan bencana bukan sekadar soal angka dalam dokumen, melainkan fondasi keselamatan masyarakat.
"Bencana tidak mengenal jadwal dan tidak bisa menunggu proses administrasi," tegas Kariyasa dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial dan Kepala BNPB, Februari 2026.
Kariyasa mengingatkan frekuensi bencana terus meningkat — erupsi Gunung Anak Krakatau, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, hingga aktivitas gunung api lainnya.
Indonesia membutuhkan sistem penanggulangan bencana yang dirancang untuk skenario bencana majemuk (multi-hazard), bukan menangani satu per satu.
"Kalau beberapa bencana besar terjadi bersamaan, apakah cadangan logistik kita cukup? Apakah dukungan anggaran dapat langsung bergerak? Apakah peralatan dan armada siap? Ini yang harus kita pastikan," tanyanya.
Ia mendorong tiga hal utama: kepastian & fleksibilitas anggaran, penguatan cadangan logistik & sarana prasarana, serta kesiapsiagaan di tingkat daerah dan masyarakat.
Koordinasi antarlembaga harus dibangun sebelum bencana terjadi, bukan setelah peristiwa datang.
